Pemecatan 4.108 Pegawai Pemerintah AS di Tengah Shutdown, Tindakan Kontroversial Trump
Jakarta, CNN Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memecat sebanyak 4.108 pegawai pemerintah seiring dengan terjadinya shutdown atau penghentian operasional pemerintah yang dimulai pada 1 Oktober lalu. Jumlah ini berdasarkan dokumen yang disampaikan ke Kementerian Kehakiman AS pada Selasa, 14 Oktober, seperti dilaporkan oleh Reuters. Kementerian tersebut juga memperkirakan angka pemecatan bisa mencapai 4.278 pegawai.
Pemangkasan jumlah pegawai ini terbilang kecil dibandingkan dengan total pegawai pemerintah AS, yang diperkirakan mencapai 2 juta orang di awal masa pemerintahan Trump. Rencana pemecatan ini memicu respons negatif, terutama dari serikat pekerja federal yang segera mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan pemecatan tersebut. Mereka berargumen bahwa pemecatan di tengah situasi pemerintah yang tidak beroperasi ini tidak dapat dibenarkan, karena banyak pegawai yang belum menerima gaji sejak kebijakan shutdown diterapkan.
Sidang gugatan terkait pemecatan massal ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Rabu, 15 Oktober. Respons dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Maryland dan Virginia pun mengalir deras, dengan kritik tajam terhadap tindakan Trump. Mereka menyatakan bahwa pemecatan tersebut akan merugikan banyak keluarga. Sekitar 20 persen pegawai pemerintah AS tinggal di wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia, sehingga dampak pemecatan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitarnya.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Don Beyer, menyatakan, “Kami tidak akan didefinisikan oleh orang-orang yang tak punya sedikit pun empati.” Pihak Demokrat ini menuduh Trump menyalahkan keadaan yang diakibatkan oleh shutdown, yang dianggap sebagai konsekuensi dari kegagalan Partai Demokrat untuk memberikan suara pada rancangan undang-undang anggaran fiskal yang baru.
Sebaliknya, Partai Demokrat membantah tudingan tersebut dan balik menuding Partai Republik sebagai penyebab shutdown. Mereka mengklaim bahwa situasi ini terjadi selama pemerintahan yang dikuasai oleh partai berhaluan konservatif itu.
Shutdown sendiri merupakan fenomena yang berulang di Amerika Serikat, dengan 15 kali kejadian sejak tahun 1981. Pembekuan kegiatan pemerintah ini biasanya memicu ribuan pegawai dirumahkan. Undang-undang yang ada melarang lembaga-lembaga pemerintah menjalankan fungsi tanpa adanya pendanaan yang disetujui oleh Kongres, meskipun ada beberapa pengecualian untuk keamanan nasional dan layanan penting yang melindungi jiwa dan harta benda.
Dengan situasi yang semakin kompleks ini, ketegangan antara dua partai besar di AS semakin memanas. Kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah di saat krisis semacam ini telah menjadi sorotan publik dan mempertanyakan komitmen pemimpin untuk melindungi kesejahteraan warga negaranya.
