TNI AD Perbaiki Sistem Pembayaran KPR untuk Prajurit
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengumumkan perbaikan signifikan dalam sistem pembayaran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban prajurit yang sebelumnya dikenakan cicilan Rp2,5 juta per bulan, sementara rumah yang dijanjikan belum juga terealisasi.
Dalam pernyataannya di Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat, Jenderal Maruli menyatakan, “Kami perlu mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini agar lebih baik.” Langkah ini diambil menyusul polemik publik terkait denda besar yang harus ditanggung oleh prajurit, yang menyebabkan kerugian dalam hal kesejahteraan mereka.
Setelah melakukan pendataan, TNI AD menemukan sekitar 4.000 prajurit yang mengalami masalah ini. Jenderal Maruli menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memperbaiki skema pembayaran KPR. Pembenahan itu meliputi perubahan sistem di mana tabungan prajurit dapat digunakan sebagai uang muka, dengan tingkat bunga yang diturunkan menjadi 5 persen.
Dengan skema baru, cicilan per bulan untuk rumah seharga Rp180 juta maksimal hanya akan mencapai Rp1,2 juta, sementara untuk rumah bersubsidi yang seharga Rp168 juta menjadi Rp1 juta per bulan. “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk melakukan evaluasi dan memastikan prajurit tidak terbebani,” ungkapnya.
Maruli juga menyoroti adanya laporan mengenai beberapa prajurit yang hanya bisa menerima gaji sebesar Rp150.000 per bulan akibat besarnya cicilan KPR. “Kami akan menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Tidak mungkin cicilan lebih dari Rp2,5 juta jika tidak ada utang lain,” jelasnya.
Ketegangan mengenai hal ini mencuat setelah banyak prajurit mengeluhkan getting cut off dari gaji mereka untuk pembayaran cicilan, sebuah kebijakan yang sebelumnya diterapkan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Pertahanan Nasional.
Masyarakat diharapkan dapat mengamati adanya langkah transparan dari TNI AD dalam memperbaiki sistem yang dianggap memberatkan ini. Sementara itu, perbaikan terus berlangsung agar prajurit dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik tanpa terhambat oleh beban finansial yang berlebihan. Kesejahteraan prajurit adalah prioritas utama, dan TNI AD berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh.
