Puluhan Ribu Masyarakat Turki Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Pengunduran Diri Presiden Erdogan
Puluhan ribu warga Turki turun ke jalan di Ibu Kota Ankara pada Minggu (14/9), menuntut pengunduran diri Presiden Recep Tayyip Erdogan. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh keputusan pengadilan yang akan membatalkan hasil kongres Partai Rakyat Republik (CHP) tahun 2023, terkait tuduhan pembelian suara dan penyimpangan prosedural.
Para demonstran terlihat membawa bendera Turki dan spanduk partai, sambil meneriakkan tuntutan agar Erdogan mundur. Pemimpin CHP, Ozgur Ozel, mengklaim bahwa pemerintah Erdogan berusaha mempertahankan kekuasaan dengan merusak norma-norma demokrasi dan campur tangan dalam proses peradilan. Ia menuduh Erdogan menekan perbedaan pendapat, terutama setelah kemenangan oposisi dalam pemilihan lokal selama setahun terakhir. Ozel juga meminta pemilihan umum digelar lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pada 2028.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah Turki telah menangkap lebih dari 500 orang, termasuk 17 wali kota di Istanbul dan kota-kota lain yang dipimpin oleh wakil dari CHP. Sebagian besar penangkapan ini terkait dengan tuduhan korupsi. Ozel menyatakan, “Kasus ini politis. Tuduhannya fitnah. Rekan-rekan kami tidak bersalah. Apa yang sedang dilakukan adalah kudeta, kudeta terhadap presiden mendatang. Kami akan melawan, kami akan melawan, kami akan melawan,” serunya di hadapan massa.
Salah satu pemimpin CHP yang ditangkap adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang ditangkap pada Maret lalu. Penangkapan Imamoglu memicu protes terbesar di Turki dalam satu dekade, di mana ratusan ribu orang turun ke jalan. Dalam surat yang dikirim dari penjara dan dibacakan di hadapan para demonstran, Imamoglu menulis bahwa pemerintah berupaya menentukan hasil pemilu berikutnya dengan menyingkirkan pesaing yang sah.
Imamoglu menambahkan bahwa tindakan yang diambil pemerintah adalah upaya untuk merusak demokrasi melalui tindakan peradilan bermotif politik dan membungkam suara-suara yang berbeda. Menanggapi aksi dan tuduhan tersebut, pemerintah Erdogan menegaskan bahwa lembaga peradilan di Turki bersifat independen dan membantah adanya motif politik dalam penangkapan yang terjadi.
Keberanian masyarakat Turki dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan telah menjadi sorotan dunia. Demonstrasi ini bukan hanya mencerminkan keresahan warga terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga menunjukkan semangat juang untuk mempertahankan demokrasi di negara yang sedang bergolak ini. Dengan semakin meningkatnya tekanan terhadap oposisi, tantangan bagi Erdogan dan pemerintahannya di masa depan akan semakin besar.
Aksi ini menjadi sebuah indikator penting dari arah politik Turki yang dapat berdampak pada stabilitas dalam negeri. Masyarakat menuntut keadilan dan transparansi, menginginkan perubahan yang lebih baik dalam struktur pemerintahan, serta pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Kesadaran publik yang semakin meningkat di Turki ini menunjukkan bahwa rakyat tidak akan diam dalam menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan. Keinginan untuk melihat perubahan mencerminkan harapan akan masa depan yang lebih demokratis dan inklusif di Turki.
