Ratusan Warga Pati Gelar Aksi di Depan KPK
Ratusan warga dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berkumpul di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin pagi. Aksi ini dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, di mana mereka melakukan selawatan untuk menunjukkan dukungan terhadap Bupati Pati, Sudewo, yang sedang terlibat kasus korupsi.
Kehadiran warga tersebut menambah suasana di sekitar gedung KPK, sementara petugas keamanan melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk menjaga keamanan. Warga terlihat membawa poster yang menampilkan tangkapan layar pemberitaan terkait kasus yang melibatkan bupati mereka.
Pada 27 Agustus 2025, Sudewo dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam dugaan kasus suap yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam kesaksiannya, Sudewo menyatakan telah memberikan jawaban secara jujur mengenai aliran dana yang diduga melibatkan dirinya.
Nama Sudewo sebelumnya juga pernah disebut dalam persidangan yang melibatkan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP, Bernard Hasibuan. Pada persidangan itu, terungkap bahwa KPK telah menyita uang senilai sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo, yang dibuktikan dengan foto uang tunai dalam berbagai pecahan yang ditunjukkan oleh jaksa.
Meski demikian, Sudewo membantah semua tuduhan tersebut, termasuk tuduhan penerimaan uang dari pegawai PT Istana Putra Agung sebesar Rp720 juta dan dari Bernard Hasibuan senilai Rp500 juta.
Kasus yang melibatkan Sudewo berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah. Saat ini, lembaga tersebut telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Dalam perkembangan kasus, KPK telah menetapkan 14 tersangka, termasuk dua korporasi, yang diduga terlibat dalam pengaturan pemenang tender proyek pembangunan jalur kereta api di sejumlah daerah, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Pengaturan ini dilakukan melalui rekayasa administrasi dan penentuan pemenang tender, yang diduga melibatkan sejumlah pihak secara sistematis. Aksi warga Pati ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kasus yang melibatkan pemerintah daerah dan dukungan terhadap proses hukum yang transparan.
Kota Pati sendiri telah menjadi sorotan menyusul berbagai dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Masyarakat berharap agar KPK dapat menuntaskan kasus ini dengan baik dan adil demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Melalui aksi ini, warga Pati menginginkan agar pihak KPK merespons tuntutan mereka dan mengingatkan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Upaya ini diharapkan dapat mendorong keadilan bagi seluruh masyarakat yang terpengaruh oleh dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur di daerah mereka.
Dengan kasus ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara tetap terjaga demi kepentingan masyarakat luas.
