Enita Adyalaksmita Kembali Pimpin HAPI: Fokus pada Sinergi Hukum di Era Digital
Jakarta, 17 Oktober 2025 – Kongres Nasional Himpunan Advokat Perhimpunan Indonesia (HAPI) 2025 menghasilkan dua keputusan penting. Pertama, Enita Adyalaksmita terpilih kembali sebagai Ketua Umum HAPI untuk periode 2025-2030. Kedua, rapat kerja nasional (Rapimnas) yang berlangsung pada acara ini menekankan pentingnya kolaborasi antara advokat, lembaga peradilan, dan pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Enita menjelaskan bahwa Rapimnas HAPI 2025 membahas sejumlah isu krusial yang memengaruhi perkembangan profesi hukum. Salah satunya adalah arah kebijakan organisasi yang berfokus pada peningkatan kualitas advokat melalui pendidikan hukum berkelanjutan. “Penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap advokat dapat mengembangkan kapasitasnya, terutama dalam menghadapi tantangan teknologi hukum dan digitalisasi layanan publik,” ujar Enita.
Acara yang diadakan pada Jumat malam ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk jajaran pengurus pusat HAPI, perwakilan dari sejumlah wilayah, serta tokoh-tokoh penting di bidang hukum. Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli turut hadir dan mewakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Kehadiran pejabat dari berbagai lembaga, seperti Komisi Kejaksaan RI dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, menunjukkan dukungan yang kuat terhadap kegiatan ini.
Enita menegaskan bahwa rekomendasi dari Rapimnas menyoroti perlunya sinergi nasional. “Kami percaya bahwa kolaborasi antara advokat, lembaga peradilan, dan pemerintah sangat krusial untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Latar belakang pemilihan kembali Enita sebagai Ketua Umum menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari anggota HAPI terhadap kepemimpinannya. Dalam periode sebelumnya, banyak inisiatif strategis telah diluncurkan, termasuk program-program pendidikan dan peningkatan profesionalisme advokat. Komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu fokus utama, mengingat semakin maraknya transaksi hukum yang dilakukan secara digital.
Kehadiran berbagai tokoh hukum dalam kongres ini menandakan pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam konteks sosial, sinergi antara advokat dan lembaga peradilan sangat dibutuhkan untuk memastikan keadilan yang merata bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mungkin belum mendapatkan akses yang cukup terhadap layanan hukum yang baik.
Dengan terpilihnya Enita kembali, diharapkan HAPI dapat terus berkontribusi dalam memperkuat infrastruktur hukum di Indonesia. “Kami akan terus mendorong advokat untuk tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia,” ia menutup pernyataannya.
Kesimpulannya, Kongres HAPI 2025 bukan hanya sekadar pemilihan kepemimpinan, tetapi juga merupakan momentum penting untuk menggalang kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif di Indonesia.
