Ketua DPR Singgung “Cinta Segitiga” dalam Penyusunan APBN 2026
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan menyebut fenomena “Cinta Segitiga”. Pernyataan ini diungkapkan dalam kesempatan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8).
Istilah “Cinta Segitiga” yang digunakan Puan mencerminkan hubungan yang kompleks antara tiga elemen penting dalam penyusunan APBN, yaitu program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi. Ketiga aspek tersebut perlu diimbangi agar APBN dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Puan menekankan pentingnya kerja sama antara kementerian dan lembaga dalam menentukan prioritas anggaran. “Kami berharap setiap kementerian dapat merumuskan anggaran yang realistis dan mampu memberikan hasil yang optimal tanpa membebani keuangan negara,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Puan juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sehingga semua program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif. “Setiap rupiah dari anggaran harus digunakan dengan bijak. Efisiensi adalah kunci agar program-program prioritas dapat berjalan tanpa kendala,” tambahnya.
Penyusunan APBN 2026 diharapkan dapat menciptakan sinergi yang baik antara berbagai sektor, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran. Puan mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab bersama, dan semua pihak harus berkomitmen untuk mewujudkan APBN yang transparan dan akuntabel.
Berkaitan dengan hal ini, Puan menekankan perlunya peran aktif dari DPR dalam pengawasan penggunaan anggaran, agar pencapaian program-program pemerintah dapat terukur. “Kami tidak hanya akan mengawasi, tetapi juga memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah dalam menyusun anggaran yang lebih baik,” pungkasnya.
Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk menyampaikan pandangan dan harapan mereka terkait dengan prioritas anggaran di tahun 2026. Berbagai masukan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun anggaran yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya penekanan pada efisiensi dan prioritas, diharapkan APBN 2026 dapat mendukung program-program pembangunan yang pro-rakyat. Puan menyakini bahwa melalui pendekatan kolaboratif, semua tantangan dalam penyusunan APBN dapat teratasi.
Sebagai langkah lanjut, Puan menyarankan agar semua pihak memperhatikan masukan yang disampaikan pada rapat ini, sehingga penyusunan APBN 2026 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Komitmen bersama dalam penyusunan APBN merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik,” tutupnya.
