PSI Ungkap Upaya Adu Domba antara Prabowo dan Jokowi Terkait Aksi Demonstrasi
Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan adanya upaya dari sejumlah pihak untuk menciptakan perpecahan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui media sosial. Hal ini terkait dengan aksi demonstrasi yang belakangan ini terjadi. Menurut PSI, isu ini juga melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan partai tersebut.
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyampaikan pesan terkait situasi yang berkembang. “Di tengah hiruk pikuk masalah yang ada, media sosial dipenuhi oleh narasi-narasi yang mencoba memecah belah antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk di dalamnya Mas Gibran dan PSI,” ungkap Raja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Raja menambahkan bahwa PSI telah menjalin komunikasi intensif dengan tim Prabowo untuk mengklarifikasi beberapa konten media sosial yang beredar. Dia menyoroti adanya video yang menampilkan pertemuan antara Jokowi dan Gibran dengan sejumlah pihak, yang disimpulkan secara keliru sebagai upaya untuk menggalang aksi demonstrasi yang berujung pada kericuhan.
“Tim Pak Prabowo dan kami melakukan tabayun untuk saling mengklarifikasi isu ini. Ada video yang isinya berbeda dengan narasi yang beredar di publik,” jelas Raja. Dia juga menekankan bahwa isi video tersebut bukanlah bukti adanya penggalangan aksi demonstrasi, melainkan sekadar pertemuan biasa.
Kehadiran isu adu domba ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin politik di Indonesia dalam menjaga stabilitas sosial jelang masa-masa penting seperti pemilu. Dalam konteks lokal, potensi konflik seperti ini bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kedua tokoh tersebut, serta memeasuki ranah politik yang lebih luas.
Pengamat politik juga mengingatkan bahwa keberadaan media sosial menjadi ganda pedang dalam mempengaruhi opini publik. Di satu sisi, platform ini membuka ruang bagi penyampaian informasi dengan cepat, tetapi di sisi lain, informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini menjadikan pentingnya klarifikasi dari sumber yang terpercaya, termasuk partai politik.
Raja Juli juga menyebutkan bahwa komunikasi terbuka di antara pihak-pihak yang terlibat merupakan kunci untuk mencegah persepsi negatif yang bisa merusak hubungan antar pemimpin. “Kami berharap dengan tindakan ini, masyarakat bisa lebih memahami situasi yang sebenarnya, dan tidak terjebak dalam narasi yang salah,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk kritis dan selektif dalam menerima informasi, terutama di tengah gejolak politik yang cukup tinggi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mendukung stabilitas dan kedamaian di tanah air, menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat yang ada.
Ketika situasi semakin memanas, peran media dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang sangatlah krusial. Pengawasan yang ketat terhadap narasi yang berkembang di media sosial menjadi langkah awal untuk menangkal provokasi yang dapat memecah belah bangsa.
