Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Terhadap Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia tidak akan membela pejabatnya yang terlibat dalam kasus korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat menjawab pertanyaan terkait permintaan amnesti dari Immanuel Ebenezer, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasan Nasbi menyatakan, “Presiden sudah mengingatkan jajarannya, termasuk menteri dan wakil menteri, untuk tidak sekali-kali terlibat dalam praktik korupsi.” Menurutnya, dalam sepuluh bulan terakhir, Presiden Prabowo secara konsisten memberikan arahan dan peringatan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja demi kepentingan rakyat.
Terkait perkembangan kasus Immanuel Ebenezer, Hasan meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. “Kita ikuti saja proses hukum, biar semua ini terang benderang,” ujarnya, menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam penegakan hukum.
Presiden Prabowo memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, “Bapak Presiden telah menandatangani putusan pemberhentian. Kami serahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan.” Hal ini menjadi peringatan bagi anggota pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas korupsi.
Immanuel Ebenezer menjadi pejabat pertama dalam Kabinet Merah Putih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Ia bersama sebelas orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, yang berlangsung pada 21 Agustus lalu. Setelah penangkapannya, Immanuel menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden dan membela diri, menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindakan pemerasan.
Melihat situasi ini, Prasetyo menegaskan, “Presiden ingin kita semua bekerja keras dalam memberantas tindak pidana korupsi.” Sikap tegas tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk mematuhi prinsip-prinsip integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas.
Dengan makin maraknya kasus korupsi yang mengemuka, perhatian masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani isu ini semakin besar. Presiden Prabowo Subianto, yang baru sepuluh bulan menjabat, berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan membersihkan institusi pemerintah dari praktik korup yang merugikan masyarakat.
Kasus ini tentunya akan menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh anggota kabinet dan pejabat pemerintahan, di mana kejujuran dan ketulusan dalam melayani rakyat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah diharapkan dapat terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
