Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Terhadap Supremasi Sipil
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga supremasi sipil saat berdiskusi dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9). Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam ini juga membahas isu darurat militer yang mencuat belakangan ini.
Dalam pertemuan, Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB dan mantan Menteri Agama, menyampaikan bahwa isu darurat militer menjadi salah satu pembahasan utama. Ia menegaskan, Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan pentingnya menegakkan supremasi sipil. “Ini adalah poin penting yang kami sampaikan. Komitmen Presiden untuk menjaga supremasi sipil harus jelas dan nyata,” ungkapnya usai pertemuan.
Lukman menyerukan masyarakat untuk memantau janji Presiden dan implementasinya ke depan. “Kita berharap apa yang dijanjikan dapat direalisasikan dalam praktik,” ujarnya.
GNB juga menyoroti masalah keterlibatan militer dalam urusan sipil. Mereka meminta agar TNI difokuskan pada tugas profesionalnya, dan tidak dibebani dengan misi di luar fungsi pokok. “Kulminasi dari supremasi sipil adalah penempatan TNI sebagai tentara yang profesional, tidak terlibat dalam tugas yang tidak berkaitan dengan fungsi utamanya,” tambah Lukman.
Selain itu, GNB mendesak agar Presiden Prabowo segera membentuk komisi untuk mereformasi Polri serta komisi independen untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025. GNB menyebut rangkaian peristiwa tersebut sebagai “Prahara Agustus”. Pendapat ini disambut positif oleh Presiden, yang menyetujui usulan tersebut.
Dalam rangka mendorong reformasi, GNB terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, dan Prof M. Quraish Shihab. Mereka menilai, komisi independen diharapkan dapat mendalami situasi dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada.
Selain isu reformasi Polri, dialog juga mencakup perlunya pembebasan aktivis dan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi. Permohonan ini menunjukkan perhatian GNB terhadap kondisi sosial masyarakat dan aspirasi untuk menegakkan keadilan.
Sebagai penutup, Lukman Hakim menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan masyarakat untuk memastikan supremasi sipil tetap terjaga. “Keterlibatan masyarakat akan sangat berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah,” tutupnya.
Pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, termasuk supremasi sipil, tetap dilindungi di tengah tantangan politik saat ini. Adanya jaminan berupa reformasi dan penguatan lembaga penegak hukum adalah langkah krusial demi menciptakan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
