Polemik Sound Horeg di Blitar Berakhir: Berganti Nama Jadi Sound Karnaval
Polemik mengenai penyelenggaraan sound horeg di Blitar telah teratasi. Event ini kini resmi berganti nama menjadi sound karnaval dan diizinkan untuk berlangsung dengan sejumlah ketentuan. Keputusan ini diambil setelah Bupati Blitar mengadakan pertemuan dengan perwakilan kepala desa (kades) dan pengusaha sound pada Selasa (5/8).
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, Rudy Puryono, menjelaskan bahwa mayoritas desa mendukung penyelenggaraan karnaval dengan pengaturan yang jelas. Dari 220 desa, sekitar 60 persen ingin melaksanakan acara tersebut.
“Karnaval bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal,” ungkap Rudy. Pembatasan yang disepakati mencakup akhir acara maksimal hingga pukul 23.00 WIB, larangan tarian yang tidak mencerminkan budaya timur, dan pembatasan minuman keras (miras). Selain itu, penggunaan sound sistem dibatasi maksimum delapan subwoofer.
Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, menegaskan bahwa keputusan ini selaras dengan surat edaran Bupati, demi menjaga harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat. “Karnaval adalah ekspresi masyarakat yang harus dihargai,” tutupnya.
