Polemik Keberadaan PT Perkebunan Branggahan Doko Berlanjut
Polemik terkait keberadaan PT Perkebunan Branggahan Doko di Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, semakin memanas. Setelah audiensi warga dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dua minggu lalu, kini manajemen perkebunan bertemu dengan Bupati Blitar untuk menjelaskan legalitas dan upaya mereka mendukung masyarakat lokal.
Sejumlah warga, termasuk Sukari, mengeluhkan hak guna usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan, yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar. “Kami belum pernah merasakan fasilitas perkebunan rakyat, padahal itu merupakan kewajiban perusahaan sebagai kompensasi untuk keuntungan yang mereka peroleh,” ujarnya.
Sukari juga menambahkan bahwa usaha pertanian mereka, terutama komoditas cengkeh, sering mengalami kendala akibat tindakan merusak dari pihak tertentu. “Kami sempat menanam sereh, tetapi ada yang merusak tanaman kami,” keluhnya. Keberadaan perusahaan seharusnya memberikan dampak positif bagi komunitas, namun faktanya banyak warga yang belum merasakan manfaat tersebut.
Pihak perusahaan harus segera menangani keluhan masyarakat agar dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan warga setempat. Dengan demikian, harapan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
