Pendampingan Anak yang Terlibat Protes di Gedung DPR/MPR
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa anak-anak yang ditangkap dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, akan mendapatkan pendampingan dari instansi terkait. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis Aryana, pada Kamis malam.
Putu menjelaskan bahwa penanganan terhadap anak-anak yang diamankan dilakukan oleh Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Subditrenakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. “Kami juga dibantu oleh petugas dari Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya, yang mendampingi sejak awal untuk memastikan kondisi anak yang diamankan,” tuturnya.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung pada hari itu, Polda Metro Jaya menurunkan lebih dari 4.500 personel gabungan untuk mengamankan situasi. Unjuk rasa tersebut dipimpin oleh sejumlah elemen buruh yang menyampaikan aspirasi mereka di hadapan para wakil rakyat.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suheri, menekankan pentingnya sikap humanis dalam penanganan unjuk rasa. Ia meminta seluruh personel untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan komandan lapangan. “Kami berkomitmen untuk tidak membawa senjata api dan menghindari tindakan agresif. Keselamatan masyarakat dan anggota kami adalah prioritas utama,” tegasnya.
Selain personel kepolisian, angkatan bersenjata juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR/DPD RI dan beberapa titik strategis seperti stasiun, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama unjuk rasa berlangsung.
Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan situasi tetap kondusif dan untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan profesional dan humanis, sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.
Keberadaan anak-anak dalam unjuk rasa ini menuai perhatian tersendiri, terutama terkait dengan perlindungan dan pendampingan yang seharusnya mereka terima. Polda Metro Jaya berupaya memenuhi tanggung jawab ini melalui kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta.
Situasi unjuk rasa ini juga mengundang beragam tanggapan dari masyarakat, dengan banyak yang berharap agar dialog antara para pengunjuk rasa dan pemerintah dapat terus dibuka. Dengan pendekatan yang humanis dan terukur, diharapkan konflik yang muncul dapat diminimalisasi demi terciptanya kedamaian dan keadilan sosial.
