Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou Lengser Usai Kalah dalam Mosi Tidak Percaya
Jakarta, CNN Indonesia – Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou, resmi mengundurkan diri setelah kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen yang berlangsung pada Senin, 8 September 2024. Sebanyak 364 anggota parlemen memberikan suara menolak Bayrou, sementara hanya 194 yang mendukungnya. Mosi tidak percaya ini berhasil diloloskan, mengingat ambang batas yang dibutuhkan untuk menjatuhkan perdana menteri adalah 280 suara, jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penolakan yang diterima Bayrou.
Dalam pernyataannya sebelum pemungutan suara, Bayrou mengungkapkan bahwa meskipun parlemen dapat menjatuhkan pemerintah, mereka tidak dapat menghapus kenyataan yang ada. “Realitas akan tetap tak tertahankan: pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang yang sudah tak tertahankan, akan semakin berat,” ujarnya, yang dilansir oleh CNN.
Keputusan perdana menteri untuk mundur ini menandai krisis politik baru di Prancis, di tengah tekanan ekonomi yang meningkat dan ketegangan geopolitik global. Situasi pemerintah Presiden Emmanuel Macron menjadi tidak stabil sejak Juni 2024, ketika partai Macron kalah dalam pemilihan parlemen. Hasil tersebut membuat kekuatan di parlemen terpecah, sehingga menyulitkan perdana menteri untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam meloloskan rancangan undang-undang dan anggaran tahunan.
Sebelum Bayrou, Michael Barnier, yang menjabat sebagai perdana menteri pada bulan September 2024, juga mengalami nasib yang sama dengan mundur setelah hanya tiga bulan menjabat. Kini, situasi di Prancis semakin rumit dengan desakan dari berbagai partai, baik dari kubu kanan maupun kiri, untuk menggulirkan pemilihan presiden lebih awal. Namun, Macron menegaskan akan tetap menjalankan masa jabatannya hingga 2027.
Dalam usaha memitigasi krisis keuangan, Bayrou sempat menyerukan pemungutan suara untuk meloloskan rencana penghematan sebesar €44 miliar, yang mencakup penghapusan dua hari libur nasional dan pembekuan anggaran pemerintah. Namun, langkah ini gagal menghindarkan dirinya dari pemecatan.
Setelah pemungutan suara, Bayrou berencana menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron pada Selasa, 9 September 2024. Selanjutnya, Macron diharapkan akan menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari ke depan. Para pakar politik memperkirakan bahwa Macron mungkin akan memilih kandidat dari kalangan sosialis kiri-tengah, sebuah langkah yang dianggap sebagai pilihan terbatas. “Dia tidak bisa melawan jajak pendapat untuk yang ketiga kalinya,” ungkap Marine Tondelier, ketua Partai Hijau.
Krisis politik di Prancis berlanjut sejak pemilihan umum mendadak yang digelar Macron pada 2024, yang menghasilkan parlementari dengan kekuatan yang seimbang dan mengakibatkan tidak adanya kubu mayoritas. Aliansi partai yang dipimpin Macron terus merosot sejak 2022, sementara sayap kanan ekstrem, Partai Nasional, muncul sebagai kekuatan politik terbesar di parlemen saat ini.
Situasi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintahan Macron dalam menavigasi kompleksitas politik dan sosial di Prancis menuju masa depan yang lebih stabil.
