PM Inggris Gelar Rapat Darurat Bahas Krisis Gaza dan Pengakuan Palestina
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menggelar rapat darurat dengan kabinetnya pada Selasa (29/8) untuk membahas krisis yang membara di Jalur Gaza dan langkah pengakuan negara Palestina. Rapat ini berlangsung setelah pertemuan Starmer dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Skotlandia pada Senin (28/7), di mana ia menyampaikan rencana Inggris mengenai Gaza.
Rencana Inggris yang diusulkan dalam kesempatan ini menekankan pentingnya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Memperhatikan kondisi yang ada, Inggris menetapkan syarat-syarat tertentu sebelum membuka jalan bagi pengakuan resmi terhadap Palestina. Di antara syarat tersebut, adalah tidak dilibatkannya Hamas dalam proses rekonstruksi Gaza, serta kebutuhan mendesak untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, serta pembebasan semua sandera yang masih ditawan.
Rapat darurat ini diadakan di tengah situasi internal Inggris yang memanas, di mana Partai Buruh dan para anggota parlemen mendesak Starmer untuk lebih aktif dalam isu pengakuan Palestina. Sebuah kelompok yang terdiri dari 255 anggota parlemen, termasuk 147 legislator dari Partai Buruh, telah menyerukan pemerintah untuk segera mengakui Palestina. Hal ini menambah tekanan pada Starmer setelah beberapa negara Eropa, seperti Prancis dan Kanada, mengambil langkah serupa, dengan rencana untuk mengesahkan pengakuan tersebut di sidang Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang.
Starmer, dalam sebuah pernyataan kepada media, menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina harus menjadi bagian dari solusi dua negara yang lebih luas, demi keamanan yang langgeng bagi rakyat Palestina dan Israel. Dalam video yang diunggah ke platform sosial media, ia menegaskan, “Pengakuan terhadap negara Palestina harus menjadi salah satu langkah itu. Saya tidak ragu soal itu.”
Sikap Inggris terhadap Palestina juga mencerminkan keinginan masyarakat internasional yang semakin kuat dalam mendukung hak-hak bangsa Palestina. Di Indonesia, solidaritas terhadap Palestina selalu menjadi perhatian masyarakat. Berbagai aksi protes dan kampanye penggalangan dana sering kali dilakukan untuk membantu rakyat Palestina dalam menghadapi konflik berkepanjangan yang merugikan. Rapat darurat yang digelar Starmer dan pendukungannya terhadap pengakuan Palestina ini bisa menjadi sinyal positif bagi masyarakat Indonesia serta negara-negara lain yang mendukung kedaulatan Palestina.
Ketegangan di Jalur Gaza dan tuntutan pengakuan Palestina memang menjadi isu global yang mengundang perhatian luas. Masyarakat Indonesia, yang memiliki rasa empati mendalam terhadap nasib bangsa Palestina, berharap tindakan nyata dari negara-negara besar seperti Inggris dapat memberikan harapan baru bagi perdamaian di Timur Tengah. Meski banyak tantangan dan syarat yang harus dipenuhi, upaya pengakuan ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi kedaulatan dan kebebasan Palestina.
Pelaksanaan rapat darurat ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya menyelesaikan konflik ini secara adil dan berkelanjutan. Inggris, di bawah kepemimpinan Starmer, dihadapkan pada dilema antara menjaga hubungan diplomatik dengan sekutu seperti AS dan memenuhi tuntutan moral serta politik untuk mendukung hak-hak Palestina.
Dengan berkembangnya dinamika politik di Inggris dan desakan dari dalam negeri, langkah-langkah konkret diharapkan dapat segera diambil, demi terwujudnya perdamaian yang sesungguhnya. Malaysia, Indonesia, dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya juga menjadi sorotan dalam mendukung pengakuan terhadap Palestina, mengingat persamaan nasib yang dialami oleh rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak mereka.
