PM Denmark Sebut Netanyahu Sebagai “Masalah” di Tengah Krisis Gaza
Jakarta, CNN Indonesia – Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merupakan penyebab utama dari krisis yang sedang berlangsung di Gaza. Pernyataan ini muncul di tengah agresi militer Israel yang telah mengakibatkan lebih dari 61 ribu warga Palestina tewas hingga saat ini. Dalam konteks ini, Frederiksen berkomitmen untuk menekan Israel seiring dengan posisi Denmark yang menjabat sebagai presidensi Uni Eropa.
Frederiksen dalam wawancara dengan harian Jyllands-Posten pada Sabtu (16/8), menegaskan, “Netanyahu kini adalah masalah itu sendiri.” Dia mengkritik langkah pemerintahannya yang dinilai telah melampaui batas dengan meluncurkan operasi militer baru di Gaza dan memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat. Situasi kemanusiaan di Gaza yang memprihatinkan diakui sebagai “benar-benar mengerikan dan katastrofis” oleh Frederiksen.
Sebagai salah satu negara yang ingin meningkatkan tekanan terhadap Israel, Frederiksen mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Uni Eropa lainnya. “Kami belum memperoleh dukungan dari negara-negara anggota Uni Eropa,” katanya.
Frederiksen menegaskan bahwa Denmark mempertimbangkan berbagai opsi untuk memberikan sanksi kepada Israel, termasuk sanksi politik dan perdagangan yang dapat menargetkan para pemukim, menteri, atau bahkan negara tersebut secara keseluruhan. “Kami tidak menutup kemungkinan apa pun sejak awal. Seperti halnya dengan Rusia, kami merancang sanksi untuk menyasar titik di mana kami percaya akan memberi dampak paling besar,” ujarnya.
Meskipun demikian, Denmark belum mengumumkan rencana resmi untuk mengakui negara Palestina. Belakangan ini, semakin banyak negara barat yang menunjukkan dukungan terhadap Palestina, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia. Negara-negara ini berencana untuk resmi mengakui Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan pada bulan September mendatang.
Pernyataan Frederiksen mencerminkan perubahan sikap yang semakin signifikan di kalangan Negara-negara Eropa terkait konflik ini. Agresi Israel dan dampaknya terhadap masyarakat sipil telah memicu seruan untuk tindakan lebih tegas dari komunitas internasional.
Frederiksen, yang merupakan pemimpin partai berhaluan tengah kanan, tampak berkomitmen untuk mendorong Eropa agar mengambil sikap tegas dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menjadi presiden Uni Eropa, Denmark memiliki peranan penting dalam menyusun kebijakan luar negeri yang terkait dengan konflik ini.
Sebagai penutup, gelombang dukungan yang semakin besar terhadap pengakuan Palestina di berbagai negara barat menunjukkan adanya perubahan dalam pandangan global terhadap krisis yang tengah berlangsung. Ini menciptakan harapan baru bagi mereka yang mendukung kemerdekaan Palestina dan keadilan di kawasan Timur Tengah.
