Pemerintah Provinsi Dukung Nelayan Cilincing Meski Pembangunan Tanggul di Luar Wewenang
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengonfirmasi bahwa pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, tidak berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Namun, ia menegaskan komitmen Pemprov untuk tetap memberikan dukungan bagi nelayan yang mungkin terpengaruh oleh proyek tersebut.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu (14/9), Rano menyatakan bahwa meskipun tanggul beton tersebut bukan tanggung jawab Pemprov Jakarta, pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi bantuan bagi masyarakat nelayan yang terdampak. “Kami akan berusaha agar nelayan tidak terabaikan dalam proses pembangunan ini,” imbuhnya.
Pembangunan tanggul di Cilincing merupakan bagian dari proyek yang lebih besar untuk melindungi kawasan pesisir dan meningkatkan infrastruktur di Jakarta Utara. Meskipun demikian, Rano menekankan perlunya dialog dengan para nelayan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebutuhan serta hak-hak mereka diperhatikan.
Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, Rano juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir. “Kami memahami bahwa setiap pembangunan memiliki dampak, dan penting bagi kami untuk memastikan bahwa masyarakat yang paling terpengaruh mendapatkan perhatian lebih,” tuturnya.
Sebelumnya, ada kekhawatiran di kalangan nelayan di Cilincing mengenai potensi kerugian yang dapat mereka alami akibat proyek ini. Mereka menyatakan bahwa keberlangsungan mata pencaharian mereka sangat bergantung pada akses ke sumber daya laut yang mungkin terhambat oleh pembangunan.
Pemprov Jakarta berkomitmen melakukan langkah-langkah konkret seperti penyuluhan dan penyediaan alternatif mata pencaharian bagi nelayan yang terkena dampak langsung dari pembangunan tanggul. “Kami akan menyediakan pelatihan dan bantuan modal untuk nelayan agar dapat beradaptasi dengan situasi baru,” tambah Rano.
Penting untuk diingat bahwa keberadaan nelayan di Cilincing sangat vital tidak hanya bagi komunitas lokal tetapi juga bagi perekonomian Jakarta secara keseluruhan. Para nelayan berkontribusi dalam penyediaan ikan dan produk laut lainnya yang menjadi kebutuhan pasar.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan hubungan antara proyek pembangunan dan komunitas nelayan dapat terjalin dengan baik, serta semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dialog yang berlangsung antara pemerintah dan nelayan diharapkan menjadi jembatan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Demi mengatasi isu-isu yang berpotensi mengganggu interaksi di lapangan, Rano menekankan perlunya kehadiran pemerintah dalam mendampingi nelayan saat mereka mengalami kesulitan. Dengan demikian, diharapkan upaya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan beriringan dengan pelestarian mata pencaharian masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta, diharapkan para nelayan di Cilincing bisa merasa lebih aman dan tenang dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari, serta perkembangan infrastruktur tidak mengesampingkan keberlangsungan hidup mereka.
