Pemkot Blitar Siap Hadapi Krisis Fiskal Akibat Pemangkasan Dana Transfer Pusat
Blitar – Pemerintah Kota Blitar kini berada di ujung tanduk setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer ke daerah. Pemotongan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar ini berpotensi mengguncang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blitar yang totalnya sekitar Rp1 triliun. Dampaknya, berbagai program kerakyatan yang menjadi andalan kota ini terancam.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa Blitar sangat bergantung kepada dana pusat, di mana hampir 80 persen dari total APBD bersumber dari transfer tersebut. “Pemangkasan dana transfer dari pusat jelas berdampak besar pada program-program di Kota Blitar,” ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (3/10).
Menurut Mas Ibin, pemotongan ini bukan sekadar masalah angka, tetapi berimplikasi langsung pada kemampuan fiskal daerah dan layanan sosial yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Salah satu program yang paling rentan terdampak adalah Beras Sejahtera Daerah (Rastra). Program ini, yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu, terancam mengalami pengurangan atau perubahan total.
“Rastra mungkin akan menjadi evaluasi besar di tahun 2026, mengingat keterbatasan dana yang ada,” tegasnya. Di tengah situasi darurat keuangan ini, Pemkot Blitar tengah merumuskan langkah-langkah antisipatif. Mas Ibin memastikan bahwa pemerintah kota akan tetap melindungi masyarakat, meskipun harus mengubah bentuk bantuan yang ada.
Salah satu langkah yang direncanakan oleh Pemkot adalah mengalihkan bentuk bantuan agar tetap dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, meskipun bukan dalam wujud beras. Perubahan skema bantuan ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan keadaan keuangan daerah, sekaligus menjaga keberlangsungan layanan dasar sosial di tengah situasi APBD yang sangat tertekan.
Mas Ibin menambahkan, “Intinya, ada pemangkasan dana transfer dari pusat yang mengharuskan beberapa program disesuaikan.” Langkah ini menjadi penting dalam konteks ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Blitar, yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah.
Kondisi ini juga memicu kekhawatiran di kalangan warga, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung pada bantuan sosial. Pemkot Blitar perlu bergerak cepat untuk mencari solusi alternatif, agar dampak pemangkasan tersebut tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat.
Dalam jangka panjang, krisis fiskal ini bisa menjadi pelajaran bagi pemangku kebijakan untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta melibatkan masyarakat dalam program-program pemberdayaan akan menjadi sangat penting dalam mengatasi ketergantungan pada dana pusat.
Dengan demikian, tantangan keuangan ini bukan hanya masalah internal Pemkot Blitar, tetapi juga menjadi isu yang memerlukan perhatian bersama. Adaptasi terhadap perubahan anggaran dan pemikiran inovatif dalam merumuskan bantuan masyarakat harus diprioritaskan agar pelayanan publik tetap berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar.
