Menkeu Menyampaikan Tantangan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Iklim Investasi
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak sembari menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada hari Jumat lalu.
Target penerimaan pajak pemerintah untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5 persen dari proyeksi serapan tahun ini, yaitu Rp2.076,9 triliun. Selain itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai diharapkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Dengan demikian, total penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditargetkan mencapai Rp2.692 triliun, tumbuh 12,8 persen.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa instrumen perpajakan akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan rasio pajak, yaitu sebesar 10,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan, lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun ini sebesar 10,03 persen.
Dalam upaya memperkuat iklim investasi, pemerintah akan melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta sektor swasta. Investasi ditargetkan tumbuh sebesar 5,2 persen, yang didukung oleh program insentif dan pengembangan kawasan ekonomi. Strategi ini bertujuan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga untuk mentransformasi ekonomi Indonesia.
Sri Mulyani menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan iklim investasi yang positif. “Kedua aspek ini akan kami jaga dengan hati-hati agar dapat mencapai tujuan yang berbeda namun saling mendukung,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, sebagai langkah awal yang strategis untuk mencapai target presiden, yang menginginkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Kementerian Keuangan, bersama Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.
Dalam suasana perekonomian global yang terus berubah, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaku usaha. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.
Rapat ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu-isu makroekonomi yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat diharapkan dapat terealisasi melalui kerja sama erat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di sektor ekonomi, baik domestik maupun internasional.
Dengan fokus pada pencapaian target-target yang ambisius namun realistis, diharapkan Indonesia mampu mengatasi tantangan ekonomi dan meraih hasil yang optimal bagi seluruh masyarakat.