Pengenaan Tarif Impor AS Jadi Sorotan dalam RAPBN 2026
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia telah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengenaan tarif 19 persen dari impor Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam rapat di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis.
Menurut Febrio, pemerintah senantiasa memantau keadaan global dan domestik dalam merumuskan anggaran. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai tarif impor telah dievaluasi seiring dengan dampaknya yang diharapkan dapat mendongkrak aktivitas manufaktur di dalam negeri. “Kami terus memperhitungkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi perekonomian nasional,” katanya.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, pemerintah sebelumnya memproyeksikan angka tersebut berada di angka 4,7 persen. Namun, optimisme kini bertambah dengan prediksi pertumbuhan dapat melampaui 5 persen pada paruh kedua tahun 2025. Hal ini berpotensi memberikan harapan baru bagi masyarakat yang merasa dampak langsung dari kondisi perekonomian.
Melalui kesepakatan tarif yang telah dicapai antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, Indonesia bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendorong aktivitas ekonomi. Kesepakatan ini dinilai tidak hanya penting bagi sektor perdagangan, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25, pemerintah dan DPR sepakat mengenai sejumlah asumsi ekonomi makro untuk tahun 2026, yang mencakup:
- Pertumbuhan ekonomi: antara 5,2 hingga 5,8 persen
- Inflasi: 1,5 hingga 3,5 persen
- Nilai tukar rupiah: Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS
- Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: 6,6 hingga 7,2 persen
- Harga minyak mentah: 60 hingga 80 dolar AS per barel
Sejumlah angka proyeksi ini diharapkan mencerminkan kondisi riil yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai contoh, perkiraan inflasi yang terjaga berpotensi menurunkan tekanan biaya hidup, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Hasil dari pembahasan RAPBN ini menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran yang lebih detail, yang langsung berdampak pada program-program pemerintah di berbagai bidang. Navigasi anggaran yang tepat diharapkan dapat menjawab tantangan ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.
Kendati perencanaan anggaran menunjukkan katakanlah optimisme, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan berpartisipasi aktif dalam mekanisme pengawasan. Kemandirian dan adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi global juga menjadi faktor penting untuk mencapai ketahanan ekonomi nasional.
Pembicaraan mengenai anggaran ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan masyarakat. Betapa pentingnya kehadiran masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan publik yang dihasilkan, agar program-program tersebut benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat nyata.
Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan anggaran, harapannya masyarakat dapat lebih aktif, proaktif, dan kritis dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi tanah air.
