Pemerintah Siapkan Keberlanjutan Proyek Kereta Cepat Jakarta – Surabaya
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan untuk mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta – Surabaya dengan serius. Hingga saat ini, jalur kereta cepat tersebut baru beroperasi di rute Jakarta-Bandung.
AHY menekankan, keberadaan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya akan menjadi sebuah terobosan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di Pulau Jawa. Dengan adanya sistem kereta berkecepatan tinggi, waktu perjalanan akan semakin singkat, yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar daerah.
Pemerintah juga berencana mengembangkan konsep pembangunan berbasis transit, atau transit-oriented development (TOD), di sekitar stasiun-stasiun kereta cepat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kawasan permukiman baru serta pusat ekonomi yang dapat berperan di luar wilayah Jabodetabek.
“Intinya, kami berupaya mempercepat mobilitas masyarakat di Pulau Jawa,” jelas AHY, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu.
Dalam melaksanakan rencana tersebut, saat ini pemerintah masih dalam tahap studi mendalam untuk memastikan bahwa seluruh aspek, termasuk teknis, pembiayaan, dan penguasaan lahan, telah direncanakan dengan matang. AHY menjelaskan bahwa pelajaran dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang merupakan kolaborasi antara Indonesia dan China, menjadi acuan penting dalam persiapan ini.
“Kami ingin memastikan, selain belajar dari pengalaman sebelumnya, juga menilai apa yang bisa diperbaiki untuk ke depannya serta mengambil contoh dari praktik baik yang ada,” ujarnya.
Lebih jauh, AHY mengatakan bahwa komunikasi mengenai proyek ini akan dibuka seluas-luasnya untuk melibatkan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, yang tertarik dan memiliki kapasitas dalam proyek kereta cepat ini.
“Kesuksesan proyek ini sangat kami harapkan, tanpa kendala berarti, baik dari segi teknis maupun keberlanjutan anggaran di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, kami pastikan semuanya harus jelas dan terukur,” tambahnya.
Meskipun demikian, AHY mengakui bahwa pembangunan jalur kereta cepat hingga Surabaya akan dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah penguasaan lahan dan koordinasi antar kementerian serta pemerintah daerah.
“Dipastikan bahwa proses ini membutuhkan waktu, tidak hanya melibatkan lintas kementerian, tetapi juga keterlibatan pemerintah pusat dan daerah,” tutup AHY.
Keseluruhan rencana ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di sepanjang koridor kereta cepat. Dengan upaya dan perencanaan yang matang, pelaksanaan proyek ini diharapkan dapat berlangsung tanpa hambatan yang berarti.
