Pemerintah Lebanon Siapkan Rencana Pelucutan Senjata Hizbullah Akhir Tahun Ini
Pemerintah Lebanon, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Nawaf Salam, telah mengambil langkah signifikan dengan menugaskan militer untuk menyusun rencana pelucutan senjata kelompok Hizbullah. Rencana ini dijadwalkan akan diselesaikan sebelum akhir 2025, menjadi yang pertama dalam sejarah Lebanon. Langkah ini muncul sebagai respon terhadap tekanan kuat dari Amerika Serikat (AS).
Dalam sebuah konferensi pers, Perdana Menteri Salam menyebutkan bahwa rencana tersebut akan disiapkan untuk dipresentasikan kepada kabinet pada akhir bulan Agustus mendatang. Pembahasan rencana ini telah dilakukan dalam sebuah sidang kabinet yang berlangsung hampir enam jam, dipimpin oleh Presiden Lebanon Joseph Aoun.
Saat ini, posisi Hizbullah semakin terjepit setelah mengalami kerugian dalam konflik terbaru dengan Israel, termasuk kerusakan persenjataan dan kehilangan pemimpin senior. Disamping itu, sidang kabinet juga membahas proposal yang diajukan utusan AS, Tom Barrack, mengenai jadwal pelucutan senjata Hizbullah, dengan harapan dapat memperkuat otoritas pemerintah.
Menteri Penerangan Paul Morcos mengungkapkan bahwa dua menteri, yaitu Rakan Nassereldine yang berafiliasi dengan Hizbullah dan Tamara Elzein, Menteri Lingkungan Hidup, memilih mundur dari sidang tersebut karena ketidaksetujuan terhadap keputusan yang diambil.
Keputusan ini tidak hanya diambil karena tekanan dari AS, tetapi juga berkaitan dengan implementasi gencatan senjata yang disepakati pada November lalu, bertujuan mengakhiri konflik lebih dari setahun antara Israel dan Hizbullah. Sesuai kesepakatan, pemerintah dan pasukan keamanan Lebanon diharapkan menjadi pemegang eksklusif senjata di negara tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan melucuti senjata selama serangan Israel terhadap Lebanon terus berlanjut. Ia mengkritik proposal Barrack, yang dinilai tidak lebih dari sebuah paksaan yang menghilangkan kemampuan Hizbullah dan hak-hak Lebanon.
“Jadwal apa pun untuk pelucutan senjata selama agresi Israel tidak dapat kami setujui. Apakah kami diminta untuk berdialog atau menyerahkan senjata tanpa dialog?” ujar Qassem dalam pidato yang disiarkan televisi.
Qassem juga mengingatkan Israel untuk tidak kembali melancarkan serangan skala besar. Ia meyakinkan bahwa jika hal itu terjadi, Hizbullah akan segera mengambil langkah defensif.
Sehubungan dengan isu persenjataan, Hizbullah sebelumnya juga mengajukan tuntutan untuk memulai rekonstruksi daerah yang hancur akibat perang, mendesak Israel untuk menghentikan serangan serta menarik diri dari wilayah-wilayah yang masih diduduki, dan membebaskan tahanan Lebanon.
Di sisi lain, Barrack menegaskan kepada Lebanon perlunya segera menerapkan monopoli senjata negara. Hizbullah merupakan satu-satunya faksi yang masih mempertahankan senjatanya setelah perang saudara Lebanon berlangsung antara 1975 hingga 1990, dan mereka melakukannya dengan dalih perlawanan terhadap Israel.
Meskipun sudah ada gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan, mengklaim bahwa sebagian besar serangan tersebut ditujukan kepada Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel di daerah Brital telah menewaskan satu orang.
Dengan langkah ini, Lebanon menghadapi tantangan berarti dalam mengatur dinamika kekuatan di dalam negeri, terutama berkaitan dengan peran Hizbullah yang telah lama menjadi entitas dominan di Lebanon.
