Pengembangan Wisata Gastronomi di Pedesaan untuk Dorong Ekonomi
Nusa Dua, Bali – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen untuk mengembangkan wisata gastronomi yang berbasis pada usaha mikro dan kecil di tingkat perdesaan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi serta memperluas pasar baik di dalam maupun luar negeri.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Konferensi Internasional Pariwisata, Gastronomi, dan Tujuan Wisata 2025, yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat lalu. Menurutnya, pemerintah akan fokus dalam membangun dan mendorong pertumbuhan desa wisata sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor pariwisata Indonesia.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 6.156 desa wisata yang semuanya memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata gastronomi. Ini bisa dilakukan melalui pemilihan desa percontohan dan skala prioritas. Gastronomi, yang erat kaitannya dengan kuliner, diakui sebagai faktor penting yang mendorong kunjungan wisatawan. Sekitar 41 persen dari produk domestik bruto (PDB) sektor ekonomi kreatif nasional berasal dari sektor kuliner yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya pelaku UMKM.
Maman menekankan pentingnya menggunakan bahan pangan yang berasal dari petani dan nelayan lokal untuk meningkatkan daya tarik wisata gastronomi. Selain itu, produk kuliner yang ditawarkan harus memenuhi standar higienitas, berinovasi, serta memiliki nilai budaya dan cerita yang menarik. Pemasaran juga perlu memanfaatkan saluran digital untuk mencapai audiens yang lebih luas.
Kementerian UMKM memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam hal standar kebersihan, pengemasan, serta sertifikasi untuk industri rumah tangga dan produk halal. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan dukungan dalam manajemen usaha dan pemasaran digital. Program inkubasi bisnis gastronomi di sentra kuliner unggulan daerah juga akan diadakan sebagai bentuk pendampingan.
Dari segi permodalan, Kementerian UMKM telah menyiapkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung sektor pariwisata. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun. Hingga awal Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur, dengan sekitar 60 persen di antaranya ditujukan bagi sektor produksi.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Institut Pariwisata Trisakti, Fetty Asmaniati, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan desa wisata. Ia menekankan pentingnya edukasi dan inovasi bagi pelaku UMKM. Saat ini, mereka telah membina 15 desa wisata di kawasan Jawa dan Sumatera, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata di Indonesia.
“Melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, kami berupaya untuk mempromosikan pariwisata, gastronomi, dan destinasi wisata Tanah Air,” ujar Fetty.
Dengan langkah ini, diharapkan sektor wisata gastronomi dapat menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus menarik minat wisatawan untuk menjelajahi keanekaragaman kuliner Indonesia.
