Pemprov DKI Jakarta Diminta Tertibkan Pemungutan Anggaran Liar di TB Simatupang
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menuntaskan permasalahan kemacetan di kawasan TB Simatupang, di mana masih banyak praktik pemungutan liar yang merugikan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Pramono, seorang tokoh masyarakat setempat, yang menegaskan pentingnya penegakan aturan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pramono mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi lalu lintas yang semakin buruk di TB Simatupang. Ia meminta agar Pemerintah Provinsi bertindak tegas dalam menanggulangi praktik informal yang mengganggu kelancaran arus kendaraan. “Saya tidak mau di lapangan ada lagi ‘pak ogah-pak ogah’. Tidak boleh ada lagi. Untuk itu, mohon Satpol PP dan instansi terkait untuk segera melakukan penertiban,” ujarnya dengan tegas.
Kawasan TB Simatupang merupakan salah satu jalur utama di Jakarta yang seringkali macet, terutama pada jam-jam sibuk. Kemacetan ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian dan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan yang serius dan tepat guna sangat diperlukan.
Pramono menyoroti bahwa kehadiran praktik pemungutan liar tersebut menciptakan ketidakadilan bagi pengguna jalan yang sudah membayar pajak dan retribusi. “Seharusnya, semua berjalan sesuai aturan. Pemungutan liar ini hanya memperburuk keadaan dan membuat masyarakat tambah resah,” tambahnya.
Permasalahan ini juga menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta yang saat ini sedang gencar melakukan berbagai upaya untuk mengurai kemacetan dan memperbaiki infrastruktur transportasi di ibu kota. Selain penertiban, Pemerintah Provinsi juga diharapkan melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi untuk mencari solusi yang efektif.
Terkait hal ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan bahwa mereka tengah merancang sejumlah langkah strategis guna menanggulangi kemacetan, termasuk peningkatan sistem transportasi umum dan penertiban area-area yang rawan praktik pemungutan liar. “Kami berkomitmen untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik dan nyaman bagi semua warganya,” kata seorang pejabat di Dinas Perhubungan.
Peningkatan sarana transportasi umum, seperti bus TransJakarta dan integrasi moda transportasi lainnya, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, sehingga lalu lintas di TB Simatupang dan wilayah lainnya di Jakarta dapat terurai.
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI juga berencana menggelar sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan keberadaan transportasi umum. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya penertiban, diharapkan setiap lapisan masyarakat dapat turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.
Penanganan kemacetan dan praktik pemungutan liar di TB Simatupang adalah contoh tantangan yang dihadapi kota besar seperti Jakarta. Namun, jika pemangku kepentingan bekerja sama dan melibatkan masyarakat, bukan tidak mungkin Jakarta dapat menjadi kota yang lebih tertib dan nyaman untuk dihuni.
