Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia Memantau Aksi Demonstrasi di Indonesia
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) memberikan peringatan terkait serangkaian demonstrasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, yang disertai dengan tindakan kekerasan. Juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menekankan pentingnya pihak berwenang untuk menghormati hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sambil tetap menjaga ketertiban sesuai dengan norma internasional.
“Saya mengingatkan bahwa semua aparat keamanan, termasuk militer yang terlibat dalam penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api,” ungkap Shamdasani dalam pernyataannya via CNN Indonesia, Senin (1/9) malam. Ia juga menyerukan agar investigasi dilakukan dengan cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, terlebih terkait dengan penggunaan kekuatan oleh aparat.
Pernyataan ini mengemuka menyusul informasi dari media sosial yang menunjukkan adanya larangan siaran langsung kepada media terkait aksi demonstrasi. Namun, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa tidak ada pembatasan terhadap liputan media. Ia menyatakan bahwa siaran langsung tetap berlangsung, meskipun pihaknya mengimbau media untuk menyajikan laporan yang tidak memprovokasi kemarahan publik.
Demonstrasi yang terjadi di sejumlah kota Indonesia dipicu oleh protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan penolakan terhadap rencana kenaikan pajak di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Situasi semakin memanas setelah insiden tragis yang menimpa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang tewas terlibat dalam insiden dengan kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus lalu di Jakarta. Kematian Affan memicu semakin meluasnya aksi demonstrasi.
Sayangnya, aksi protes tak hanya berlangsung damai. Beberapa wilayah melaporkan terjadinya bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Untuk mengendalikan massa, polisi menggunakan meriam air dan gas air mata, yang berujung pada hilangnya nyawa. Hingga saat ini, delapan korban jiwa telah terverifikasi selama seminggu terakhir aksi demonstrasi, dan sebanyak 3.195 orang telah ditangkap oleh polisi.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga mencatat adanya 20 orang yang hilang dalam aksi protes ini, menunjukkan betapa kompleks dan kritis situasi yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, Shamdasani menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai kekhawatiran yang ada.
Penting bagi semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan menjamin bahwa proses demokrasi dapat berlangsung dengan baik, tanpa mengesampingkan keamanan dan ketertiban publik. Kejadian ini menjadi penyentuh penting bagi perlunya evaluasi atas pendekatan yang diambil dalam pengelolaan protes dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Di tengah situasi yang menegangkan ini, harapan untuk terciptanya perubahan yang positif dan dialog yang konstruktif tetap ada, demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.
