Aksi Demonstrasi di Indonesia Jadi Sorotan Internasional
Jakarta, CNN Indonesia – Aksi demonstrasi di Indonesia yang berujung pada respons aparat yang keras belakangan ini menarik perhatian luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga global. Ketegangan ini semakin meningkat setelah sejumlah insiden kekerasan yang melibatkan kepolisian, termasuk kasus tragis yang menimpa pengemudi ojek online.
Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Human Rights/APHR) mengecam tindakan brutal kepolisian yang menyebabkan tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, saat demonstrasi berlangsung. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (29/8), APHR mendesak supaya tindakan kekerasan tersebut dihentikan dan diusut secara tuntas. “Kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan masyarakat,” demikian pernyataan APHR yang dikutip dalam rilisnya.
Ketegangan semakin meluas saat 211 organisasi non-pemerintahan (NGO) dari berbagai negara menyerukan agar kepolisian Indonesia menghentikan praktik kekerasan dalam menangani demonstrasi. Pernyataan bersama yang diluncurkan oleh Forum Asia pada Minggu (31/8), menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berunjuk rasa. Mereka menuntut Polri untuk mematuhi Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 serta standar internasional mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat. “Penyelidikan independen terhadap tindakan aparat yang melanggar juga harus dilakukan,” tegas mereka.
Sementara itu, media internasional mencatat adanya penjarahan yang terjadi di rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat pemerintah selama aksi protes berlangsung. Beberapa media Malaysia, seperti The Star dan Malay Mail, melaporkan insiden penggerudukan yang menimpa rumah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam laporan yang diterima, sekitar ratusan orang menyerbu rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, merusak gerbang dan masuk dengan paksa. “Aksi penjarahan ini menambah ketegangan situasi, membuat banyak orang merasa tidak aman,” demikian bunyi laporan tersebut.
Situasi demonstrasi ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak proporsional dalam kondisi ekonomi yang sulit. Masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui aksi unjuk rasa yang kini semakin meluas di beberapa daerah di Indonesia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penanganan aksi demonstrasi oleh aparat telah menjadi fokus perhatian berbagai kalangan, baik domestik maupun internasional.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menanggapi protes yang meluas ini dengan kebijakan yang transparan dan responsif, sembari menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mencegah terjadinya kekerasan menjadi sangat penting. “Kami berharap ada dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dan berkeadilan,” tambah beberapa pengamat.
Ketegangan yang terjadi saat ini menjadi pengingat akan pentingnya dialog antara masyarakat dan pemerintah serta perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menghadapi isu-isu publik yang sensitif. Masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk menanggapi tuntutan mereka secara adil dan bijaksana.
