Ketegangan Politik di Prancis Meningkat: Mosi Makzull Presiden Macron Diajukan
Pemimpin partai kiri jauh, La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, mengumumkan bahwa pihak oposisi telah mengajukan mosi kepada parlemen untuk memakzulkan Presiden Emmanuel Macron. Ungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Lille, Prancis utara, pada Sabtu (6/9). Mélenchon menegaskan urgensi situasi ini dengan menyatakan, “Dia harus mundur.”
Seiring dengan pernyataan tersebut, Mélenchon juga menyoroti perhatian partainya terhadap situasi di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa jika LFI berkuasa, Angkatan Laut Prancis akan mengawal kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Ini menunjukkan komitmen partainya untuk berperan aktif dalam isu-isu internasional yang menggugah perhatian publik.
Di tengah situasi politik yang semakin mendesak, Perdana Menteri François Bayrou bersiap menghadapi pemungutan suara penting di Majelis Nasional pada Senin mendatang. Bayrou, yang telah mengusulkan kerangka anggaran untuk tahun 2026, berusaha mendapatkan dukungan untuk rencana penghematan hampir 44 miliar euro, sebagai bagian dari upaya untuk menekan utang publik Prancis yang saat ini telah mencapai 113 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, Prancis juga menghadapi salah satu defisit anggaran terbesar di Uni Eropa, yaitu 5,8 persen. Dalam situasi ini, Bayrou memperingatkan bahwa negara berada “di ambang terlilit utang berlebihan.” Ia menyerukan kepada para anggota parlemen untuk memilih “tanggung jawab daripada kekacauan,” mengisyaratkan bahwa kesuksesan rencana anggaran ini sangat krusial bagi masa depan ekonomi Prancis.
Namun, partai oposisi dari berbagai spektrum, termasuk LFI, Partai Sosialis, dan sayap kanan jauh National Rally (RN), telah menyatakan penolakan terhadap pemerintahan Bayrou. Ini menciptakan sebuah ketegangan yang semakin kompleks, terlebih lagi mengingat sejarah perjuangan politik dalam negosiasi anggaran yang sering mengalami kegagalan. Pada tahun lalu, ketidakmampuan mencapai kesepakatan terkait anggaran 2025 berujung pada jatuhnya pemerintahan Michel Barnier setelah dukungan mosi tidak percaya dari kedua kubu, kiri dan kanan jauh.
Ketegangan ini menjadi fokus perhatian masyarakat Prancis yang semakin khawatir terhadap stabilitas politik dan ekonomi negara mereka. Mosi yang diajukan oleh oposisi juga mencerminkan ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Dengan dinamika politik yang terus bergulir, tuntutan dari berbagai kalangan untuk perubahan semakin menguat. Situasi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pemerintah, yang harus merespons dengan bijak untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Kedepannya, sejauh mana pemungutan suara pada Senin mendatang dapat mempengaruhi arah politik Prancis masih menjadi tanda tanya besar. Namun, satu hal yang pasti: ketegangan ini menciptakan panggung politik yang tidak bisa diabaikan, dan pengaruhnya akan terasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat Prancis.
