Terlibat Penculikan dan Pembunuhan, Oknum TNI Ditangkap Polisi Militer
Jakarta – Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) telah menangkap seorang oknum prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang (kacab) sebuah bank di Jakarta berinisial MIP (37). Oknum tersebut, yang diketahui bernama Kopda FH, kini ditahan oleh Pomdam Jaya karena perannya sebagai perantara dalam kasus ini.
Danpomdam Jaya, Kolonel CPM Donny Agus, menjelaskan bahwa Kopda FH berperan dalam pengorganisasian penjemputan paksa korban. “Peran yang bersangkutan sebagai perantara untuk mencari orang guna menjemput paksa,” ungkap Donny saat dikonfirmasi di Jakarta.
Sebelum ditangkap, Kopda FH tengah dicari oleh satuan militer karena tidak hadir tanpa izin dinas. “Saat kejadian tersebut statusnya sedang dicari oleh satuan,” tambahnya.
Kepolisian juga telah menangkap 15 orang terkait kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary, mengkonfirmasi bahwa enam orang ditangkap oleh Subdit Reserse Mobile, sementara sembilan orang lainnya oleh Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras). Di antara mereka, terdapat empat pelaku utama berinisial C, DH, YJ, dan AA, yang ditangkap di lokasi dan waktu berbeda.
Pelaku DH, YJ, dan AA ditangkap pada Sabtu, 23 Agustus 2025, sekitar pukul 20.15 WIB di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, pelaku C ditangkap di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Minggu siang (24/8).
Kasus ini bermula saat MIP diduga diculik di sebuah pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah korban ditemukan pada Kamis (21/8) di Kampung Karangsambung, Bekasi, Jawa Barat, dalam kondisi mengenaskan, dengan tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban. Penemuan ini mengundang keprihatinan masyarakat, dan jenazah korban segera dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi.
Pihak kepolisian dan Pomdam Jaya akan terus bekerja sama dalam penyelidikan kasus ini. Kasus penculikan dan pembunuhan yang melibatkan oknum TNI dan sejumlah pelaku sipil menunjukkan bahwa kejahatan serius dapat menimpa siapa saja dan memerlukan perhatian lebih dari pihak berwajib. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta mendorong kepercayaan terhadap institusi keamanan negara.
