Netanyahu Tolak Pengakuan Negara Palestina, Teruskan Ekspansi Permukiman di Tepi Barat
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan penolakannya terhadap pengakuan negara Palestina yang diusulkan oleh sejumlah negara Barat. Ia menyatakan bahwa Israel akan tetap melanjutkan pengembangan permukiman di Tepi Barat, yang menurutnya menghalangi kemungkinan terbentuknya negara Palestina di masa depan. Netanyahu menekankan bahwa “kenegaraan Palestina tidak akan pernah terjadi,” dan mengisyaratkan bahwa respons resmi Israel terhadap pengakuan tersebut akan disampaikan setelah kunjungannya ke Amerika Serikat minggu ini.
Netanyahu dijadwalkan untuk memberikan pidato di Majelis Umum PBB serta melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tindakannya ini merupakan bagian dari kunjungan diplomatik yang diharapkan dapat memperkuat posisi Israel di hadapan komunitas internasional.
Dalam pernyataannya, Netanyahu sejalan dengan Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang juga menunjukkan perlawanan terhadap pengakuan kenegaraan Palestina oleh negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Gallant menulis dalam unggahannya di platform media sosial X, “negara Palestina tidak akan pernah didirikan.” Ia kemudian mengkritik warisan kolonial Inggris dan mengingatkan bahwa mandat Inggris berakhir 77 tahun yang lalu, menegaskan bahwa pengaruhnya tidak lagi relevan bagi Israel.
Pernyataan ini muncul menjelang pertemuan Majelis Umum PBB yang diharapkan dapat menjadi momen penting bagi pengakuan Palestina. Negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia telah resmi memberikan dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina, langkah yang diambil di tengah situasi yang semakin tegang akibat pertempuran di Gaza. Israel, di sisi lain, menunjukkan komitmennya untuk terus melakukan ekspansi permukiman meskipun kritik internasional terus berdatangan.
Sejak konflik di Gaza meningkat, jumlah korban jiwa di kalangan warga Palestina telah mencapai lebih dari 65.200 orang, sebuah fakta yang semakin menarik perhatian komunitas internasional dan memicu penolakan terhadap tindakan Israel. Pemerintah Israel dan Amerika Serikat menyatakan bahwa pengakuan negara Palestina di tengah situasi konflik yang sedang berlangsung akan menjadi “hadiah” bagi kelompok Hamas, yang mereka anggap sebagai musuh utama.
Di tengah isu-isu ini, beberapa negara lainnya juga menyatakan niat mereka untuk mengakui kenegaraan Palestina. Salah satu negara yang disebut-sebut adalah Prancis, yang berencana untuk menyuarakan dukungannya di Majelis Umum PBB pekan depan.
Dengan pernyataan keras dari Netanyahu dan Gallant, serta dukungan yang terus mengalir untuk Palestina dari negara-negara Barat, situasi di Timur Tengah semakin rumit. Tindakan Israel dalam memperluas permukiman di Tepi Barat dan penanganan terhadap konflik di Gaza berpotensi menghadapi tantangan yang lebih berat di tingkat internasional seiring dengan kenaikan simpati global terhadap Palestina.
Kunjungan Netanyahu ke AS dan pernyataan resminya di PBB diharapkan akan menjadi momen penting dalam diplomasi internasional, di mana reaksi dan kebijakan negara-negara lain akan menjadi sorotan utama. Jumlah negara yang bersedia mengakui Palestina menunjukkan adanya perubahan dinamika dan potensi isolasi Israel di kancah internasional.
