Demo Ricuh di DPR, Mobil Dinas Terluka Akibat Aksi Massa
Jakarta – Sebuah mobil dinas, diduga milik Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi target amuk massa dalam aksi demo yang berlangsung ricuh di kompleks DPR/MPR Jakarta Pusat pada Senin (25/8/2025). Mobil jenis Hyundai Palisade tersebut mengalami kerusakan parah di bagian kaca dan bodinya.
Adian Napitupulu, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (26/8/2025), menjelaskan bahwa penggunaan mobil dinas dengan pelat DPR bertujuan untuk menghindari kebijakan ganjil-genap yang berlaku di Jakarta. “Enggak ada alasan khusus, gue pake pelat DPR kalau ada ganjil-genap,” ujar Adian.
Kronologi peristiwa ini menjelaskan bahwa korban baru saja keluar dari gedung DPR dan hendak kembali ke kantornya. Saat mobil berbelok di bawah flyover dekat Senayan Park, mereka dihadang oleh puluhan pendemo, yang kemudian melakukan perusakan secara bersama-sama. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa massa yang terlibat dalam aksi tersebut merusak mobil mewah itu menggunakan kayu, batu, dan tangan kosong. Akibatnya, kaca depan mobil pecah dan bodinya mengalami kerusakan signifikan.
Setelah kejadian tersebut, korban diwakili oleh penasihat hukumnya melapor ke Polda Metro Jaya. Kombes Ade menambahkan bahwa pihak kepolisian saat ini sedang memburu pelaku dengan jeratan Pasal 170 KUHP mengenai pengrusakan. “Sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” tegasnya.
Aksi demo yang berujung ricuh ini menunjukkan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat terhadap kebijakan tertentu, serta mengingatkan akan perlunya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Perusakan mobil dinas ini juga bisa menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi individu yang terkena imbas, tetapi juga terhadap citra aparat pemerintah yang seharusnya melayani publik.
Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi mereka, serta menggunakan cara yang damai dan terhormat. Apalagi, dengan adanya kebijakan ganjil-genap yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara, seharusnya tindakan yang diambil tidak melanggar aturan dan merugikan pihak lain.
Situasi ini juga menjadi pengingat pentingnya pengamanan dalam acara-acara besar yang melibatkan keramaian, guna mencegah terjadinya tindakan anarkis. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan kendaraan pun menjadi salah satu langkah yang diharapkan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam berunjuk rasa.
Dengan demikian, insiden ini bukan hanya sekadar aksi perusakan, melainkan juga refleksi dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Diharapkan, ke depan ada peningkatan komunikasi antara kedua belah pihak untuk mencegah konflik serupa terulang dan memastikan aspirasi masyarakat tetap bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik.
