Menteri Sekretaris Negara Usulkan Penyelesaian Masalah Kartu Identitas Pers Jurnalis CNN Indonesia
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengarahkan Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari solusi terkait pencabutan kartu identitas pers jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Keputusan ini mencuat setelah Diana diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan resmi di Lanud Halim Perdanakusuma pada Sabtu, 27 September.
Prasetyo, akrab disapa Pras, menyatakan bahwa upaya komunikasi akan dilakukan setelah rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam. Ia menjelaskan, “Kita cari jalan keluar terbaik. Besok, kami telah menyampaikan kepada Biro Pers untuk berkomunikasi dan mencari solusi.”
Pertemuan antara Biro Pers dan pihak CNN Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 September. Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo memperhatikan masalah ini, Pras menegaskan bahwa Presiden sudah mengetahui situasi yang terjadi.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, mengonfirmasi pencabutan kartu identitas pers atas nama Diana Valencia. Penarikan ID pers tersebut, yang terjadi sekitar pukul 19.15 WIB pada hari yang sama, dilakukan oleh petugas Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di kantor CNN Indonesia. Titin mengungkapkan keheranannya terhadap tindakan tersebut dan mempertanyakan landasan hukum pencabutan ID tanpa penjelasan resmi.
“CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan tersebut. Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID pers ini,” kata Titin.
Ia menekankan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo mengenai program MBG adalah kontekstual dan sangat relevan di mata publik. CNN Indonesia juga telah merencanakan pertemuan dengan BPMI pada Senin pagi untuk mendiskusikan surat permintaan klarifikasi yang telah dikirimkan.
Pencabutan kartu identitas pers ini mencerminkan ketegangan antara media dan lembaga pemerintahan dalam konteks kebebasan pers di Indonesia. Berbagai pihak, termasuk Dewan Pers, juga mendesak agar akses liputan bagi wartawan CNN Indonesia dikembalikan dan mengingatkan pentingnya peran pers dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.
Situasi ini menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah untuk menjaga hubungan yang konstruktif dengan awak media. Pelibatan jurnalis dalam kegiatan resmi pemerintah merupakan hal yang esensial untuk memastikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya disampaikan kepada masyarakat.
Dengan adanya dialog yang diharapkan antara Biro Pers dan CNN Indonesia, diharapkan solusi yang tepat dapat ditemukan, sehingga hubungan antara media dan pemerintah bisa terjalin dengan baik, tanpa ada hambatan dalam peliputan informasi yang berkualitas.
Akhirnya, tindakan tersebut mengingatkan pentingnya memahami dan menghormati peran pers sebagai pilar demokrasi dalam negara. Kebebasan pers yang sehat adalah kunci untuk menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan objektif, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah.
