Menteri Perumahan Laporkan Capaian Program Pert住房an untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kemajuan signifikan dalam program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025). Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa serapan anggaran untuk program perumahan telah mencapai 70 persen, sebuah angka yang menggembirakan mengingat target yang dicanangkan.
Maruarar memberikan rincian bahwa dari kuota 350.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat penghasilan rendah, sebanyak 205.000 unit telah terealisasi. Hal ini menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan rumah yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.
“Pada kesempatan ini, kami melaporkan bahwa realisasi serapan anggaran untuk program perumahan MBR telah mencapai 70 persen,” ungkap Maruarar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo. Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dianggap sebagai langkah konkret pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk program-program yang bersifat pro rakyat.
Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan bahwa pelaksanaan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga telah digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan langkah yang mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas perumahan yang layak dan aman.
“PBG, yang dulunya kami kenal sebagai IMB, kini telah gratis bagi masyarakat MBR. Proses ini telah berjalan dan berada dalam pengawasan Bapak Mendagri, yang turut memastikan pelaksanaan di tingkat daerah oleh Bupati dan Wali Kota,” tambahnya.
Inisiatif ini tidak hanya berdampak pada jumlah rumah yang dapat diakses masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan semakin banyaknya program yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan kualitas hidup mereka dapat meningkat, serta menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor konstruksi.
Kepala daerah juga diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi program ini, sehingga dapat tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan hunian yang ramah bagi masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat tantangan perumahan yang kian meningkat di Indonesia, terutama di daerah perkotaan.
Capaian ini menjadi angin segar di tengah permasalahan perumahan yang masih menghantui banyak masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang berpihak pada MBR, diharapkan program ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis perumahan di Tanah Air.
Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihaknya akan terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera melalui penyediaan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan dukungan berbagai pihak serta komitmen pemerintah, diharapkan capaian ini tidak hanya berhenti di angka serapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini menunggu akses perumahan yang terjangkau dan berkualitas.
