Indonesia Tegaskan Kedaulatan atas Blok Ambalat
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menanggapi penyebutan Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan. Pernyataan ini disampaikan Sugiono usai menghadiri peringatan ASEAN Day ke-58 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Jumat (8/8). Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur diplomasi. “Kita harus selesaikan dengan baik-baik. [Lewat] diplomasi,” ujar Sugiono kepada wartawan.
Pernyataan Hasan yang menyebut Blok ND6 dan ND7, bagian dari peta baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, mengundang perhatian. Blok ini merupakan konsesi migas yang diberikan kepada perusahaan British, Shell, untuk eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Menurut Hasan, keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 mengenai kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat klaim Malaysia atas wilayah maritim yang disengketakan.
Hasan menekankan bahwa terminologi mengenai batas wilayah harus digunakan dengan akurat agar mencerminkan posisi kedaulatan Malaysia. “Kami berkomitmen untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak kami sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982,” tambahnya. Semua pembicaraan terkait masalah ini akan dilakukan melalui jalur diplomatik dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, jelas Hasan.
Di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa isu terkait Laut Sulawesi harus dibahas secara komprehensif berdasar hukum internasional dan fakta sejarah. Ia menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan batas laut. “Diskusi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan persetujuan pemerintah negara bagian, dan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian,” kata Anwar dalam sebuah acara di Joseph Kurup.
Anwar juga menyatakan bahwa perusahaan minyak Malaysia, Petronas, dan Pertamina Indonesia telah menjalin kerjasama dalam eksplorasi minyak di perairan yang diperebutkan, menunjukkan saling ketergantungan di sektor ekonomi. Saat mengunjungi Indonesia akhir Juli lalu, Anwar menjelaskan bahwa masalah perbatasan sebaiknya diselesaikan dengan cara damai melalui negosiasi.
Sementara itu, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, juga mendorong penyelesaian isu ini secara damai dengan itikad baik dari kedua belah pihak. “Kita cari penyelesaian yang baik dan damai. Intinya, kita ingin menemukan solusi yang saling menguntungkan,” ungkap Prabowo saat kunjungan ke Bandung pekan lalu.
Hingga saat ini, kedua negara belum mencapai kesepakatan mengenai perbatasan di kawasan Blok Ambalat. Pemerintah Indonesia mengklaim wilayah tersebut sepenuhnya merupakan milik Republik Indonesia, sementara Malaysia menyatakan bahwa area ND6 dan ND7 termasuk dalam penguasaan mereka. Penyelesaian diplomatik yang diharapkan oleh kedua belah pihak menjadi harapan untuk menghindari ketegangan yang berkepanjangan.
Pentingnya menyelesaikan masalah ini secara damai dan profesional diharapkan tidak hanya menjaga hubungan baik kedua negara, tetapi juga memberikan stabilitas yang lebih besar bagi kawasan maritim di Asia Tenggara.
