Inflasi Mencengkeram, Kepala Daerah Dihimbau Tanggap Cepat
Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak para kepala daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengendalikan harga barang, terutama di wilayah yang mencatatkan inflasi tinggi. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Tito menekankan pentingnya mengambil tindakan cepat demi kesejahteraan masyarakat.
Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan harga komoditas pokok di sejumlah daerah, dengan bawang merah dan cabai rawit mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan harga bawang merah tercatat terjadi di 277 daerah, sementara cabai rawit meningkat di 258 daerah. Bahkan, beras, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, kini terpantau mengalami kenaikan harga di 205 daerah, meningkat dari sebelumnya 178 daerah. Ini menimbulkan keprihatinan mendalam, sebab ketiga komoditas ini sangat berpengaruh terhadap inflasi regional.
Dalam konteks nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius terhadap situasi inflasi ini. Ia sering menanyakan update terkini kepada Mendagri, bahkan menentukan fokus kepada komoditas penting seperti beras. “Pengendalian inflasi harus menjadi prioritas kita. Harga beras sangat krusial karena menyangkut konsumsi sehari-hari masyarakat,” tukas Tito.
Mendagri menegaskan bahwa harga beras menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat beras adalah komoditas yang sangat dasar. Kenaikan harga beras, di samping bahan bakar minyak, dapat langsung berdampak pada masyarakat kelas bawah yang rentan.
Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya praktik curang dalam pengoplosan yang membuat harga beras tidak sesuai dengan ketersediaan di pasar. Hal ini menjadi isu mendesak, mengingat saat ini produksi beras dalam negeri sudah cukup memadai. “Situasi ini miris. Masyarakat seharusnya mendapatkan akses pangan yang terjangkau, bukan malah terbebani oleh praktik-praktik yang merugikan mereka,” ungkapnya.
Ia mengaitkan pengendalian inflasi dengan peluncuran program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Koperasi yang berasal dari desa diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkuat ekonomi lokal dan meringankan beban ekonomi.
Mendagri menekankan, “Kekuatan ekonomi sebuah negara terletak pada kemampuannya menjamin kebutuhan pangan rakyatnya. Negara harus hadir dan berperan aktif dalam isu ini, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasakan beban akibat inflasi.”
Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi ini. Para kepala daerah diharapkan bisa berkoordinasi dengan dinas dan asosiasi terkait untuk segera mencari solusi. Keterlibatan masyarakat dalam program-program yang diusung pemerintah juga sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
Dalam situasi ini, masyarakat perlu bersolidaritas dan bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi. Setiap individu, baik sebagai konsumen maupun pelaku ekonomi lokal, harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pertanian dan pasokan pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik ilegal juga harus ditingkatkan agar rakyat tidak terus menerus menjadi korban dari kenaikan harga yang tidak adil.
Keberadaan negara dalam pengendalian inflasi ini menjadi harapan bagi masyarakat, khususnya mereka yang paling terdampak, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik.
