BEM SI Kerakyatan Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Pembentukan Tim Investigasi
Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis malam, 4 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, BEM SI menyampaikan tuntutan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang muncul setelah aksi demonstrasi yang berujung ricuh.
Pertemuan ini seharusnya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun ia tidak bisa menemui para mahasiswa karena sedang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal. Pasha, salah satu perwakilan BEM SI, menjelaskan, “Kebetulan Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara Maulid di Istiqlal. Belum sempat bertemu.”
Pihak BEM SI mendesak agar RUU Perampasan Aset yang telah disampaikan kepada DPR RI segera diterima dan disahkan. Pasha menegaskan, “Kami menekan dengan keras agar RUU ini disahkan secepatnya.” Selain itu, organisasi mahasiswa ini juga menuntut agar Presiden membentuk tim investigasi untuk meneliti kasus makar yang berkembang setelah aksi demo.
Dalam pernyataannya, Pasha menambahkan, “Kami dengan tegas menuntut agar Bapak Presiden segera membentuk tim investigasi.” Tuntutan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap perkembangan situasi politik dan keamanan di Indonesia pasca-demonstrasi.
Mensesneg Prasetyo Hadi diketahui telah memberikan respons positif terhadap tuntutan BEM SI. Pasha mengonfirmasi bahwa Prasetyo akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada Presiden. “Bapak Mensesneg sudah memberikan tanggapan yang baik dan akan segera menyampaikan kepada Pak Presiden,” ujarnya.
Tuntutan ini bukan hanya mencerminkan aspirasi mahasiswa tetapi juga menunjukkan kepedulian akan situasi hukum dan keadilan di Indonesia. Pengesahan RUU Perampasan Aset dianggap penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sementara itu, pembentukan tim investigasi diharapkan bisa membawa kejelasan terhadap dugaan pelanggaran hukum pada saat aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu.
Implikasi bagi masyarakat luas sangat signifikan. Dengan adanya transparansi dan penegakan hukum yang lebih kuat, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat ditingkatkan. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil berperan penting dalam menyuarakan aspirasi dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat.
Kasus ini mencuat ke permukaan di tengah berbagai persoalan sosial lainnya yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti isu-isu kesejahteraan dan keselamatan publik. Oleh karena itu, perhatian serius terhadap tuntutan mahasiswa ini diharapkan bisa menjadi langkah awal bagi perubahan positif dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.
Melalui jalur dialog dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan akan tercipta solusi yang konstruktif dan berkelanjutan bagi bangsa.
