Internasional

Ledakan di Daejeon Lumpuhkan 600 Layanan Pemerintah Korsel

Avatar photo
2
×

Ledakan di Daejeon Lumpuhkan 600 Layanan Pemerintah Korsel

Sebarkan artikel ini

Ledakan di Daejeon Lumpuhkan 600 Sistem dan Layanan Pemerintah Korsel

Jakarta, CNN Indonesia – Sebanyak 600 layanan dan sistem pemerintah Korea Selatan terpaksa tidak beroperasi setelah terjadi ledakan hebat di Daejeon, Jumat malam (26/9). Insiden ini berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Layanan Sumber Daya Informasi Nasional, yang berselang sekitar 130 km dari Seoul.

Ledakan yang terjadi pada pukul 20.20 waktu setempat ini dipicu oleh fenomena thermal runaway, yang mengakibatkan pelepasan panas ekstrem di ruang server, serta menyulitkan upaya pemadaman oleh petugas. Thermal runaway adalah reaksi berantai kimia yang berpotensi menciptakan suhu tak terkendali, sehingga berisiko menyebabkan kebakaran atau ledakan, umumnya pada perangkat seperti baterai.

Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api sepenuhnya pada Sabtu pagi (27/9) pukul 6.30 waktu setempat. Perdana Menteri Kim Min-seok mengonfirmasi bahwa insiden ini telah “melumpuhkan” platform digital internal pemerintah, menyebabkan sistem email resmi serta beberapa situs web tidak dapat diakses. Dampak dari kebakaran ini meluas ke lebih dari 600 layanan daring, termasuk sistem ID seluler dan layanan pos.

Layanan data nasional yang berperan sebagai server cloud bagi berbagai layanan pemerintah di Korsel juga terpengaruh. Terdapat peringatan bagi para turis yang mengandalkan ID seluler, karena mereka juga mungkin menghadapi gangguan akibat kebakaran. Dalam konferensi pers, Kim meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk segera memulihkan layanan yang terhenti.

“Kesulitan dalam mengendalikan api disebabkan oleh sifat sistem pemerintahan yang sangat terpusat di satu lokasi,” ujar Kim, seperti yang dilaporkan CNN. Kepala pusat data, Lee Jae-yong, menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada kepastian tentang kapan layanan akan dapat beroperasi kembali.

Kementerian Dalam Negeri pun menyatakan bahwa platform daring pemerintah yang digunakan untuk pengaduan dan petisi terpaksa ditangguhkan sementara waktu. Insiden ini menggambarkan betapa rentannya infrastruktur digital, yang merupakan tulang punggung pelayanan publik, terhadap kejadian tak terduga.

Dengan peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi dan menerima kesulitan yang dihadapi selama proses pemulihan layanan berlangsung. Pemerintah berjanji akan bekerja cepat untuk memastikan semua layanan dapat kembali berfungsi dengan normal.