Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis: Dokter Tan Shon Yet Sampaikan Pendapat di DPR
Ahli gizi masyarakat, Dokter Tan Shon Yet, menyoroti keefektifan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berlangsung pada Senin, 22 September 2023, Dokter Tan mengungkapkan keprihatinannya tentang aneka menu yang disediakan dalam program tersebut, yang dianggap tidak layak bagi masyarakat.
Dokter Tan menjelaskan bahwa menu MBG perlu diperbaiki agar memenuhi standar gizi yang seharusnya. “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Namun, aneka menu yang disuguhkan tidak bervariasi dan mungkin tidak mencukupi kebutuhan gizi yang seimbang,” ujarnya. Kritik ini sejalan dengan harapan bahwa program pemerintah dapat benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat.
Program MBG diluncurkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia, terutama yang terpencil, masih menghadapi tantangan besar dalam akses terhadap pangan bergizi. Oleh karena itu, pemerintah berharap program ini dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, memberikan kesempatan untuk memperoleh makanan sehat tanpa biaya.
Namun, pernyataan Dokter Tan menunjukkan bahwa meskipun niat program ini baik, pelaksanaannya masih memerlukan perhatian serius. “Kami tidak ingin program ini hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. Kualitas makanan yang disajikan harus dipastikan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Kritik ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan program-program sosial. Banyak program yang dicanangkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ini menjadi sorotan penting bagi para pemangku kebijakan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang ada.
Dalam konteks lokal, kritik ini memiliki implikasi yang besar bagi masyarakat, terutama di daerah yang paling rentan terhadap masalah gizi. Mengingat Indonesia memiliki beragam kultur dan kebutuhan gizi yang spesifik, penting bagi program MBG untuk dapat beradaptasi dengan kondisi setempat. Setiap daerah mungkin memiliki preferensi dan ketersediaan bahan makanan yang berbeda, sehingga menu yang tersedia harus relevan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.
Sebagai langkah ke depan, Dokter Tan merekomendasikan agar pemerintah melibatkan ahli gizi dalam perancangan program makanan seperti ini. “Pakar gizi dapat memberikan masukan berharga dalam menentukan menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat,” terangnya.
Rapat tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan demi keberhasilan program MBG. Dengan komitmen yang kuat dan pelaksanaan yang tepat, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, serta mewujudkan cita-cita pemerintahan yang peduli pada kesejahteraan rakyat.
