Blitar – Di tengah harapan dan ketidakpastian, lebih dari 6.000 warga Kabupaten Blitar harus menghadapi kenyataan pahit: dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap kedua. Jumlah ini mencakup masyarakat dari 22 kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Blitar, menimbulkan tanda tanya besar tentang ketepatan dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial.
Koordinator PKH Kabupaten Blitar, Asrofi, menegaskan bahwa pencoretan ini bukanlah hasil dari kesalahan administrasi, melainkan dampak dari pengurangan jatah yang diterima dari pemerintah pusat. “Bukan pencoretan NIK, tetapi jumlah yang disalurkan dari pusat memang berkurang,” ujarnya dalam wawancara pada Minggu (13/7/2025).
Pada tahap pertama, jumlah keluarga penerima manfaat mencapai 45.182, tetapi jumlah ini menyusut drastis dengan hilangnya 6.000 penerima di tahap kedua. Hal ini terjadi seiring dengan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang seharusnya meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, apakah pembaruan DTSEN ini benar-benar berfungsi dengan baik? Banyak pihak meragukan efektivitasnya. Ribuan warga miskin yang sebelumnya bergantung pada bantuan PKH kini terpaksa kehilangan harapan, dan hal ini jelas menambah beban bagi mereka yang sangat membutuhkan. “Perubahan data ke DTSEN membawa hasil pemadanan yang mengalami perubahan,” tegas Asrofi.
Lebih lanjut, Asrofi menjelaskan bahwa mereka yang dicoret dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, dengan salah satu indikatornya adalah perbaikan kondisi ekonomi. Namun, pertanyaan yang muncul adalah seberapa akurat penilaian tersebut, dan apakah benar-benar mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat?
Proses penyaluran PKH tahap kedua ini dijadwalkan berlangsung antara akhir Juni hingga awal Juli, meski sempat mengalami penundaan dari rencana awal bulan Mei akibat menunggu sinkronisasi data DTSEN. Dengan situasi ini, masyarakat Blitar menyimpan harapan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Krisis harapan yang melanda ribuan warga Blitar ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang rentan. Sudah saatnya kita mempertanyakan efektivitas sistem yang ada dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
