Krisis Fiskal di Pemkot Blitar: Kenaikan Anggaran di Tengah Seruan Efisiensi
Pemkot Blitar saat ini menghadapi tantangan fiskal yang serius akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp114 miliar untuk tahun anggaran 2026. Situasi ini memaksa pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi anggaran guna mengatasi defisit yang semakin membengkak.
Namun, di tengah upaya tersebut, ironi muncul ketika anggaran untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar justru mengalami kenaikan signifikan. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, anggaran untuk Bagian Umum meningkat hingga lebih dari Rp3 miliar, dari Rp4,2 miliar menjadi Rp7,5 miliar.
Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut diperuntukkan untuk fasilitasi kegiatan penerimaan tamu dari luar daerah. “Ini adalah langkah untuk meningkatkan kualitas penyambutan tamu baik dari regional maupun nasional mulai tahun 2025,” ujar Widodo.
Namun, banyak warga Blitar yang menyayangkan kondisi ini. Mereka mengungkapkan rasa prihatin dan kebingungan terkait keputusan pemerintah yang terlihat kontradiktif. Salah satu warga, Utami, mengungkapkan, “Saya cuma miris saja, kenapa ini bisa terjadi.”
Kondisi ini mengundang pertanyaan besar di masyarakat. Dengan adanya pemangkasan anggaran dari pusat, tentunya harapan masyarakat adalah agar pemerintah kota mampu mengelola anggaran dengan lebih bijaksana dan efisien. Namun, kenyataan bahwa anggaran untuk pos tertentu justru meningkat membuat publik merasa skeptis terhadap komitmen Pemkot Blitar dalam menerapkan efisiensi anggaran.
Dalam konteks ini, penting bagi Pemkot Blitar untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai kebijakan anggaran mereka. Mengingat kedua isu ini—pemangkasan dana dari pusat dan kenaikan anggaran di pos tertentu—akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan pengembangan daerah. Ketidakjelasan tentang penggunaan anggaran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Lebih jauh, permasalahan fiskal yang dihadapi oleh Pemkot Blitar ini bisa menjadi sorotan dalam rangka upaya pembangunan daerah. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan evaluasi, diharapkan Pemkot Blitar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga.
Dalam kesimpulan, Pemkot Blitar diharapkan mampu merespons tantangan fiskal ini dengan kebijakan yang lebih efektif dan transparan. Masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah untuk mengelola anggaran dengan bijaksana agar kesejahteraan masyarakat dapat terjaga di tengah tekanan yang ada.
