Jumlah Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Capai 11.566, JPPI Desak Tindakan Tegas Pemerintah
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan angka mengejutkan terkait korban keracunan yang diduga disebabkan oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 12 Oktober 2025, total korban telah mencapai 11.566 jiwa, dengan 1.084 kasus baru tercatat dalam satu minggu terakhir. Lonjakan angka ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah, mengindikasikan adanya krisis dalam pengelolaan mutu makanan yang disediakan.
Penyebaran kasus keracunan ini tidak hanya terfokus pada satu daerah, tetapi telah meluas ke berbagai provinsi. Dua wilayah baru, Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo), kini juga melaporkan korban MBG. Korban dari program ini tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi juga meluas ke guru, balita, ibu hamil, dan anggota keluarga lain yang terpapar melalui paket makanan MBG. Hal ini membuktikan masih lemahnya pengendalian mutu makanan yang harusnya dijamin oleh pihak penyelenggara.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan kritiknya terhadap pengelola program, menuding adanya kelalaian sistemik dan kurangnya tanggung jawab publik. “Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” ujar Matraji.
JPPI juga menyoroti kegagalan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjamin prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, JPPI merekomendasikan penghentian sementara semua dapur MBG hingga audit independen dan regulasi yang jelas dapat diterapkan. Pelaksanaan program yang terus menyebabkan ribuan korban setiap minggu dinilai sebagai bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, terutama orang tua yang mengkhawatirkan kesehatan anak-anak mereka. Adanya kasus keracunan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan kualitas pangan dalam program pemerintah. Seharusnya, program yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi justru tidak menimbulkan risiko kesehatan yang berat bagi penerimanya.
Ubaid Matraji menekankan pentingnya tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. JPPI mendesak agar draf Peraturan Presiden terkait MBG diperkuat dengan transparansi yang lebih baik dan menuntut penghapusan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur program.
Krisis ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga mencakup aspek kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Ketidakpastian dalam kualitas makanan yang disediakan dapat merusak hubungan pemerintah dengan masyarakat, yang mengharapkan kebijakan yang aman dan bermanfaat.
Dengan kondisi yang semakin mendesak, masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas. Penanganan kasus ini tidak hanya penting untuk menghentikan lonjakan angka korban, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
