Konvoi Presiden Ekuador Diserang Saat Demo Besar-besaran Meletus
Jakarta, CNN Indonesia — Konvoi mobil Presiden Ekuador, Daniel Noboa, diserang oleh massa saat terjadi demonstrasi besar-besaran yang meletus di berbagai daerah, khususnya Provinsi Imbabura. Serangan ini terjadi pada Minggu malam (28/9), saat konvoi yang juga mengangkut bantuan kemanusiaan tengah berjalan melewati daerah tersebut.
Dalam laporan resmi pemerintah pada Senin (29/9), sekitar 350 orang terlibat dalam penyerangan tersebut. Massa melancarkan serangan menggunakan berbagai barang, seperti kembang api, bom molotov, dan batu. Juru Bicara Kepresidenan Ekuador, Carolina Jaramillo, menyatakan bahwa sekitar 50 tentara yang mengawal kendaraaan berusaha menghalau serangan tersebut. Namun, Jaramillo tidak merinci apakah ada korban yang terluka dalam insiden ini.
Mobile konvoi bantuan itu tidak hanya menyertakan Presiden Noboa, tetapi juga diplomat asing termasuk Andrés Carrascosa dari Vatikan, Jekaterina Dorodnova (Duta Besar Uni Eropa), dan Giovanni Davoli (Duta Besar Italia). Kedutaan Besar Italia mengonfirmasi bahwa diplomatnya selamat dari serangan ini, meskipun menyesalkan tindakan yang dinilai sebagai “aksi teroris” terhadap pemimpin Ekuador. Hingga kini, Kedubes Vatikan dan Uni Eropa belum memberikan komentar resmi mengenai insiden tersebut.
Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, terlihat beberapa jendela mobil konvoi pecah akibat serangan tersebut. Pihak kepresidenan menuduh bahwa aksi ini dilakukan oleh “kelompok teroris” yang bersembunyi di antara para pendemo.
Sementara itu, berbagai laporan menyebutkan bahwa aksi demonstrasi akhir pekan ini telah berujung pada kekerasan, dengan satu orang dilaporkan meninggal dunia, sembilan tentara terluka, dan 17 personel lainnya diculik. Korban tewas yang diidentifikasi oleh Konfederasi Masyarakat Adat (CONAIE) sebagai masyarakat sipil, mereka mengklaim bahwa korban ditembak oleh angkatan bersenjata. CONAIE meminta pemerintah untuk menghentikan tindakan yang dinilai menindas komunitas masyarakat adat.
Kejaksaan Ekuador pun berkomitmen untuk menyelidiki kasus ini. Ketegangan di Ekuador semakin meningkat setelah pemerintah mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar diesel, yang dianggap sebagai langkah untuk mengurangi belanja publik. Pemerintah beralasan bahwa subsidi ini membebani keuangan negara, sehingga diperlukan penghapusan untuk mengatasi defisit.
Namun, langkah ini memicu protes luas di masyarakat, terutama karena penghapusan subsidi menyebabkan lonjakan harga di berbagai sektor, termasuk transportasi dan pertanian. Demonstrasi yang berlangsung hingga kini juga ditandai dengan pemblokiran jalan di berbagai lokasi serta aksi mogok kerja oleh buruh. Menanggapi situasi ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberlakukan status darurat di sejumlah provinsi yang dihuni mayoritas masyarakat adat.
Dengan situasi yang terus berkembang, Ekuador menghadapi tantangan besar dalam meredakan ketegangan dan mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapinya.
