Kota Blitar, Jawa Timur, kini menghadapi realitas pahit terkait peluncuran Sekolah Rakyat yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025. Ketidakpastian mengenai lokasi dan persetujuan dari Kementerian Sosial membuat cita-cita pendidikan inklusif ini terancam tertunda. Dalam konteks ini, bagaimana nasib pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Blitar?
Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima petunjuk teknis yang diperlukan untuk mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat. “Kami belum mendapatkan informasi penting terkait rekrutmen kepala sekolah, tenaga pengajar, dan jumlah rombongan belajar yang akan dibuka,” jelas Dindin saat dihubungi melalui telepon pada Jumat (11/7/2025).
Sementara itu, usulan lokasi untuk Sekolah Rakyat, yaitu gedung bekas SMPN 6, belum mendapatkan lampu hijau dari kementerian. Selain itu, alternatif lahan kosong seluas 4 hektar milik Pemerintah Kota Blitar di lingkungan Kauman juga masih menunggu respons. “Kami sebelumnya mengarah ke gedung bekas SMPN 6, tetapi kini statusnya belum jelas—apakah akan direnovasi atau membangun gedung baru,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasmintarti, menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat di Kota Blitar termasuk dalam Grup 1C, yang berarti peluncurannya akan mengikuti tahap kedua atau ketiga. “Grup 1A dan 1B sudah melaksanakan seleksi kepala sekolah, sedangkan Kota Blitar bersama Kabupaten Trenggalek dan Bangkalan masih dalam tahap persiapan,” jelasnya.
Dalam hal rekrutmen siswa, Sasmintarti menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga yang terdaftar dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. “Kami akan melakukan verifikasi dari pintu ke pintu untuk memastikan bahwa calon siswa yang terpilih memang tepat sasaran,” ujarnya.
Meskipun belum ada petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Sosial, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan dinas terkait. “Kami akan terus berupaya agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan demi kepentingan warga Kota Blitar,” tutup Sasmintarti.
Dengan adanya berbagai tantangan yang dihadapi, masyarakat Kota Blitar berharap agar pemerintah dapat segera menemukan solusi yang tepat untuk mewujudkan Sekolah Rakyat ini. Keterlambatan peluncuran ini tidak hanya berdampak pada rencana pendidikan, tetapi juga pada masa depan anak-anak yang sangat membutuhkan akses pendidikan yang layak.
