Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali mencuat setelah serangkaian bentrokan di perbatasan kedua negara. Pada Kamis (24/7), kedua pihak saling menuduh provokasi, menciptakan suasana yang semakin mencekam di kawasan yang sudah lama diperebutkan ini.
Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa Thailand adalah pemicu utama konflik terbaru, dipicu oleh serangan terhadap seorang prajurit Kamboja di kompleks Candi Ta Muen Thom pada 14 Juli lalu. Dalam pernyataan resmi, Kamboja mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan mereka. Candi Ta Muen Thom tidak hanya menjadi situs bersejarah, tetapi juga simbol identitas budaya Kamboja.
Berdasarkan Konvensi Prancis-Siam tahun 1907, wilayah candi tersebut diakui sebagai bagian dari Kamboja. Dengan klaim ini, pemerintah Kamboja menganggap tindakan pasukan Thailand memasuki area tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui jalur hukum internasional,” ujar perwakilan Kamboja, meskipun mereka belum mendapatkan respons dari pihak Thailand yang lebih memilih penyelesaian bilateral.
Di sisi lain, Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa negaranya tidak mendeklarasikan perang terhadap siapapun, termasuk Kamboja. Dia meminta agar pertempuran dihentikan untuk membuka jalan menuju negosiasi. Namun, bunyi tembakan di perbatasan masih berlanjut, dengan Thailand mengaku telah mengerahkan jet tempur F-16 untuk menyerang posisi militer Kamboja sebagai respons terhadap serangan roket yang diluncurkan dari wilayah Kamboja.
Kementerian Luar Negeri Thailand menghimbau agar Kamboja segera menghentikan agresi yang dapat merugikan kedaulatan negara. Dalam perkembangan terbaru, kedua negara juga telah saling menarik duta besar mereka sebagai langkah diplomatik. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, yang sering kali terjebak di tengah konflik.
Bagi masyarakat Indonesia, situasi ini perlu dicermati karena menunjukkan kompleksitas hubungan antarnegara di kawasan ASEAN. Konflik yang berkepanjangan antara Thailand dan Kamboja berisiko mengganggu stabilitas regional, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kerjasama perdagangan, pariwisata, dan aspek sosial lainnya. Rakyat di kedua negara tentu berharap agar pemerintah mereka dapat menemukan jalan tengah demi keamanan dan kesejahteraan.
Ketua lembaga penelitian sosial di Jakarta, Ahmad Salim, mengingatkan pentingnya dialog dan komunikasi antara kedua negara. “Pendidikan mengenai sejarah dan pemahaman budaya di kawasan perbatasan sangat penting untuk generasi mendatang,” katanya. Salim menegaskan bahwa ketegangan ini mengingatkan kita akan risiko yang dihadapi saat sejarah tidak dipahami dengan jelas.
Kamboja menyerukan kepada masyarakatnya untuk tetap bersatu dan menyadari pentingnya kesadaran sejarah di tengah situasi yang memanas. Menurut pemerintah Kamboja, cinta damai bukan berarti pasif; mereka siap mempertahankan kedaulatan ketika perlu. Dengan berbagai insiden yang ditandai oleh kerugian jiwa dan dampak ekonomi, ada harapan bagi kedua belah pihak untuk segera kembali ke meja perundingan demi masa depan yang lebih aman dan damai.
Ketegangan yang terjadi di perbatasan juga menjadi pengingat bahwa diplomasi tetap menjadi kunci untuk meredakan konflik. Dengan pendekatan yang bijak, diharapkan hubungan Kamboja dan Thailand dapat segera pulih demi kepentingan masyarakat di kedua negara.
