Pemerintah DKI Jakarta Larang Kepala Daerah Ke Luar Negeri Sementara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri. Arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi yang diadakan secara daring pada akhir pekan lalu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono, mengungkapkan dukungannya terhadap instruksi Mendagri tersebut. “Kami meminta agar kepala daerah sementara ini tidak ke luar negeri dulu. Jakarta setuju penuh dengan arahan itu,” ujarnya di Jakarta, Minggu (31/8).
Rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia ini, terutama dari kota-kota yang mengalami aksi unjuk rasa, bertujuan untuk mengatasi berbagai isu sosial yang berkembang. Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI siap untuk melaksanakan arahan Mendagri dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil.
Selain larangan perjalanan luar negeri, Mendagri juga menginstruksikan agar acara-acara yang bersifat selebrasi dan memamerkan kemewahan dikurangi. Pramono mengapresiasi langkah tersebut, menyatakan bahwa di Jakarta, kegiatan biasanya tidak melibatkan acara menyanyi secara luas, hanya sekadar menari. “Tentu kita harus meminimalkan aktivitas yang dapat mengundang kesan berlebihan di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Selanjutnya, Pramono mengingatkan pentingnya bagi para pejabat untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan di publik. Ia menekankan agar semua pernyataan yang disampaikan selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing pejabat, sesuai arahan Mendagri. “Kami harus menjaga kepercayaan publik; pernyataan-pernyataan harus relevan dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. “Kami sangat menginginkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga Jakarta bersama-sama. Keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat,” katanya.
Dalam waktu dekat, Pramono berencana menggelar rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang wajib dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah. Pemprov DKI juga akan melakukan koordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat, baik di bidang kepemudaan maupun keagamaan, guna memperluas jangkauan komunikasi dan kerjasama.
Meski ada pengurangan acara-acara tertentu, Pramono menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Jakarta tetap diperbolehkan. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu besok juga akan dilaksanakan seperti biasa.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Pramono didampingi oleh Wakil Gubernur Rano Karno, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, serta jajarannya termasuk para wali kota dan kepala dinas terkait. Diharapkan seluruh instruksi dari Mendagri dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh jajarannya.
