Kemenlu Pastikan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dilakukan Secara Transparan
Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan akan melakukan penyelidikan terkait pelanggaran yang terjadi dalam serangkaian unjuk rasa di tanah air dengan cara yang transparan. Pernyataan ini merupakan respons terhadap seruan Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang meminta perlunya penanganan yang adil terhadap masalah ini.
Dalam unggahan di media sosial X pada Rabu (3/9), Kemlu RI menyampaikan, “Setiap pelanggaran sedang diselidiki secara transparan.” Kemlu juga menekankan komitmen pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warga negara. “Kami menyesalkan adanya korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh demonstrasi baru-baru ini.”
Kementerian mencatat bahwa Indonesia tetap menghormati kebebasan berkumpul dan berekspresi, meskipun ada insiden yang merugikan. Untuk itu, Kemlu RI berjanji akan memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil, serta memberikan dukungan kepada korban dan keluarga mereka. “Mekanisme pengaduan dan pemantauan khusus sudah ditetapkan,” tambah pernyataan tersebut.
Kemlu RI juga menunjukkan kesediaan untuk terlibat secara konstruktif dengan OHCHR, guna meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. “Indonesia siap untuk berkolaborasi dengan OHCHR dalam upaya ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menyoroti peningkatan aksi demonstrasi di Indonesia yang melibatkan kekerasan oleh aparat. Dalam keterangan video yang dirilis pada Senin (1/9), Shamdasani mengingatkan bahwa aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, harus mematuhi hukum yang berlaku saat menangani demonstran. Ia juga mendesak dialog untuk menjawab kekhawatiran publik serta mengajak pemerintah melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan, terkait dugaan pelanggaran HAM internasional, terutama dalam penggunaan kekuatan berlebihan.
Selain itu, Shamdasani menekankan pentingnya kebebasan media dalam peliputan unjuk rasa secara independen. Aksi demonstrasi ini mulai meluas di berbagai kota di Indonesia setelah muncul tuntutan mengenai tinggi gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Tidak hanya itu, insiden mematikan yang melibatkan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas terlindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus lalu, menambah ketegangan situasi. Sejak itu, aksi unjuk rasa semakin pelik dan berujung pada sejumlah angka kematian di beberapa daerah.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menangani masalah ini dengan serius dan berharap keterlibatan masyarakat serta berbagai pihak dapat menjadi pendorong perbaikan dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di tanah air.
