Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand, yang tercapai setelah empat hari konflik berkepanjangan. Juru bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, menegaskan pentingnya kesepakatan ini, meskipun rincian lebih lanjut masih harus diteliti. “Gencatan senjata yang segera berlaku adalah langkah yang harus diapresiasi,” ujar Rolliansyah dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.
Konflik yang meletus sejak 23 Juli lalu ini telah menimbulkan dampak serius, dengan 32 korban jiwa dan lebih dari 130 orang terluka, serta lebih dari 200.000 warga di sepanjang perbatasan yang terpaksa mengungsi. Gencatan senjata yang disepakati akan berlaku mulai tengah malam ini waktu setempat, melibatkan mediasi dari Malaysia, yang saat ini memegang kursi kepemimpinan ASEAN. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengonfirmasi gencatan senjata ini, menekankan pentingnya dialog untuk menyelesaikan perseteruan.
Dalam konteks yang lebih luas, gencatan senjata ini memang diperlukan, tidak hanya untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kawasan. Indonesia, yang selama ini berperan aktif dalam ASEAN, menunjukkan komitmennya untuk mendukung upaya Malaysia dalam hal ini. “Selalu ada ruang untuk menyelesaikan konflik secara damai di antara negara anggota ASEAN,” kata Rolliansyah menekankan pentingnya penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
Situasi serupa juga menjadi perhatian masyarakat Indonesia, mengingat ketegangan di kawasan ini berpotensi berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik di ASEAN. Banyak pihak menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses diplomasi ini adalah langkah tepat yang mencerminkan kepemimpinan regional yang bertanggung jawab.
Konflik ini bermula ketika Thailand menuduh Kamboja melancarkan serangan menggunakan drone, yang kemudian direspon dengan serangan udara oleh Thailand. Kedua negara saling menyalahkan, yang memicu ketegangan lebih lanjut. Dalam keadaan seperti ini, proses mediasi menjadi semakin penting untuk diutamakan, bukan hanya untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik antarnegara tetangga.
Melihat kondisi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tetap waspada terhadap dinamika sosial-politik di kawasan, yang dapat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung perdamaian dan dialog antarnegara menjadi hal yang esensial.
Dalam konteks ASEAN, piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama menjadi dasar bagi semua negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas ini, diharapkan terus berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi stabilitas dan keamanan di region Asia Tenggara.
Dengan gencatan senjata ini, diharapkan kedua negara dapat segera melanjutkan proses pemulihan dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Jika tidak, dampak dari konflik ini akan terus dirasakan oleh masyarakat di perbatasan yang kini hidup dalam ketidakpastian.
