Kementerian PU Siap Rehabilitasi Gedung Pemkab Kediri Usai Terbakarnya oleh Massa

Kediri, Kementerian Pekerjaan Umum Akan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Setelah Terbakar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menangani dan merehabilitasi gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang mengalami kerusakan akibat pembakaran oleh sekelompok massa pada akhir Agustus 2025. Tindakan ini diambil untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian PUPR melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan identifikasi dan asesmen kerusakan pada beberapa gedung penting, termasuk Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Gedung Kantor Bupati Kediri. Berdasarkan analisis awal, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan bahwa gedung yang mengalami kerusakan berat akan diratakan dan dibangun kembali, dengan fokus utama pada Kantor DPRD yang direncanakan untuk dirobohkan.

“Dari kementerian PUPR, gedung yang rusak berat akan diratakan. Ini berarti akan ada proses penghapusan aset dari kami. Jika aset dihapus, berarti akan ada pembangunan baru, yang akan kami diskusikan dengan pimpinan DPRD,” kata Hanindhito usai mendampingi Menteri PUPR Dody Hanggodo dalam kunjungannya untuk meninjau gedung yang rusak, Minggu (14/9/2025).

Sejauh ini, lokasi pembangunan gedung baru untuk Kantor DPRD belum ditentukan. Hanindhito menegaskan bahwa keputusan mengenai lokasi akan ditentukan oleh pimpinan DPRD, karena pembahasan ini bersifat eksekutif. “Keputusan untuk pindah atau tidak ada di pimpinan DPRD. Kami di eksekutif hanya mengikuti arahan,” ujarnya.

Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami akan memproses perbaikan gedung secepatnya agar jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera normal kembali,” tambahnya.

Bangunan yang terkena dampak pembakaran akan ditangani berdasarkan tingkat kerusakan yang ada. Sementara itu, Kantor DPRD yang mengalami kerusakan parah direncanakan untuk dibongkar dan dibangun dari awal. “Kantor dewan harus kita robohkan dan bangun ulang dari nol. Sedangkan bangunan lain, jika memungkinkan, akan kami rehabilitasi,” jelas Dody.

Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah yang terdampak secara signifikan dari aksi tersebut, dengan banyaknya gedung yang mengalami kerusakan. Untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali gedung-gedung milik Pemkab Kediri ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar.

Kondisi ini menjadi perhatian bagi masyarakat Kediri, yang berharap dengan rekonstruksi ini, pelayanan publik dapat kembali berjalan dengan baik dan normal. Masyarakat juga diharapkan untuk bersabar dalam proses rehabilitasi ini, sambil berharap bahwa hal serupa tidak terulang di masa depan.