suarablitar.com — Rencana Wali Kota Blitar untuk memangkas jasa pelayanan medis (Jasa Medis) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo menuai penolakan dari kalangan tenaga medis dan masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap berpotensi menimbulkan konflik serupa yang pernah terjadi sekitar 10 tahun lalu.
Wali Kota Blitar, Mas Ibin, berencana mengurangi jasa pelayanan yang nilainya dihitung berdasarkan keuntungan rumah sakit setiap bulan, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). Ia menyatakan bahwa pengurangan jasa ini mungkin masih dapat diterima jika berasal dari Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang bersumber dari APBD. Namun, jika jasa pelayanan dipangkas, dikhawatirkan akan memicu pergolakan seperti yang terjadi sebelumnya.
Sejumlah pihak mengingatkan bahwa sekitar 10 tahun lalu, tenaga medis RSUD Mardi Waluyo melakukan aksi besar menolak kebijakan serupa saat rumah sakit masih dipimpin dr. Husein. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut bisa mengganggu kepercayaan masyarakat dan stabilitas rumah sakit.
Perawat senior menyarankan agar pemerintah tidak memotong jasa medis, melainkan menambah tenaga kesehatan, khususnya di sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat seperti layanan home care. Mereka menilai bahwa banyak pasien pascaoperasi dan penderita diabetes yang seharusnya dirawat di rumah, sehingga penambahan tenaga di bidang tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Seorang dokter lain menegaskan bahwa jasa pelayanan merupakan bagian dari profit rumah sakit dan sudah diatur secara jelas dalam Perwali, sehingga tidak seharusnya dihapus atau dikurangi secara sepihak.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN dan tenaga kesehatan di Blitar bahwa jika diterapkan tanpa kajian matang, RSUD Mardi Waluyo berisiko kembali mengalami konflik dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Mas Ibin dapat menurun.
