Kamboja Usulkan Gencatan Senjata dengan Thailand, Menghindari Korban Jiwa
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menegaskan komitmen negaranya untuk melaksanakan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di tengah konflik bersenjata yang terjadi di perbatasan Kamboja-Thailand. Dalam sebuah pernyataan melalui media sosial pada Minggu (27/7), Hun Manet mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengharapkan perdamaian di wilayah yang terlibat bentrokan tersebut.
Konflik di perbatasan Kamboja-Thailand berlangsung sejak Kamis (24/7), di mana kedua negara saling menuduh melanggar hukum internasional. Hun Manet menyatakan bahwa Trump tidak ingin melihat lebih banyak korban jiwa, baik dari kalangan tentara maupun warga sipil, dan berharap gencatan senjata bisa segera terwujud.
“Saya telah menegaskan kepada Presiden Trump bahwa Kamboja setuju dengan usulan gencatan senjata ini,” ujar Hun Manet. Selanjutnya, ia telah menugaskan Prak Sokhonn, wakil PM sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja, untuk berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, terkait perundingan gencatan senjata.
Bagi masyarakat di Kamboja dan Thailand, setiap konflik bersenjata mengundang kekhawatiran mendalam. Banyak warga yang kini merasakan dampak langsung dari ketegangan tersebut, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh konflik ini menambah beban masyarakat yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tantangan global, termasuk pemulihan dari dampak pandemi yang masih terasa.
Dalam konteks sosial-politik Indonesia, situasi ini mengingatkan kita akan pentingnya stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara yang berada di jalur strategis, Indonesia memiliki peran penting dalam diplomasi regional. Gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan dalam menyelesaikan konflik secara damai.
Rosnita, seorang warga di Jakarta, mengungkapkan keprihatinannya terhadap konflik ini. “Kita semua berharap perdamaian, bukan hanya di Kamboja dan Thailand, tetapi juga di seluruh dunia. Konflik hanya akan menambah penderitaan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kita harus mengingat bahwa perdamaian bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Dengan stabilitas yang baik di kawasan, diharapkan perekonomian masyarakat dapat pulih dan berfungsi dengan lebih baik.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional di Jakarta, Dr. Sandiwijaya, mencatat bahwa gencatan senjata ini menunjukkan adanya keinginan pemerintah Kamboja untuk menghindari eskalasi konflik. “Perundingan yang melibatkan pihak ketiga, seperti AS, juga menunjukkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan sengketa,” ujarnya.
Masyarakat luas harus terus mengamati perkembangan ini, karena dampak dari konflik tidak hanya dirasakan oleh kedua negara yang bersangkutan, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas dan keamanan kawasan secara keseluruhan. Dengan semakin terbukanya dialog, diharapkan solusi damai dapat tercapai dan menghindarkan anak-anak dan keluarga dari penderitaan lebih lanjut.
Dengan demikian, inisiatif gencatan senjata yang diusulkan Kamboja dapat menjadi langkah positif menuju perdamaian yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara.
