Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan skema pembiayaan untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di Tanah Air. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan bahwa organisasi ini memiliki komitmen yang kuat terhadap koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1987.
Menurut Anindya, Kadin tidak hanya berfokus pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta, tetapi juga mendukung kehadiran koperasi dan UMKM. “Sekitar sebulan yang lalu, kami telah melaksanakan Rakornas koperasi untuk menyiapkan skema yang mendukung Koperasi Desa Merah Putih,” ungkapnya usai diskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa keberlangsungan pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih akan bergantung pada kebijakan pemerintah. “Lebih dari 80 ribu Koperasi Desa, jika dikelola dengan baik dan memiliki model bisnis yang tepat, dapat menjadi motor penggerak ekonomi,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah menargetkan agar 15 ribu Kopdes Merah Putih dapat beroperasi sepenuhnya pada Agustus 2025. Target ini merupakan bagian dari rencana untuk mengoperasikan total 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia pada November 2025.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Koperasi dan UMKM yang berlangsung pada Rabu (20/9) lalu, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Tatang Yuliono, memaparkan bahwa percepatan pendirian koperasi desa akan menggunakan data dari 20 ribu desa mandiri yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Target kami adalah 15 ribu Kopdes Merah Putih operasional pada Agustus, diikuti 25 ribu pada September, 25 ribu lagi di Oktober, dan 15 ribu pada November,” tuturnya.
Lebih lanjut, program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi desa, memperkuat jaringan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi diharapkan dapat menjadi wahana untuk menciptakan usaha kolektif yang berkelanjutan.
Kadin, dengan segala upaya yang dilakukan, menunjukkan komitmennya untuk mendukung ekosistem bisnis yang inklusif, di mana koperasi dan UMKM berperan penting dalam perekonomian negara. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi bisnis, diharapkan koperasi desa dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah ekonomi di masyarakat.
Pengembangan koperasi juga akan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang selama ini telah menjadi fondasi perekonomian Indonesia. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid, Kadin optimis bahwa koperasi desa bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Kegiatan ini mencerminkan perhatian serius Kadin terhadap penguatan struktur ekonomi lokal dan menawarkan harapan baru bagi pengembangan usaha di tingkat desa. Secara keseluruhan, langkah ini menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat daya saing ekonomi wilayah melalui inisiatif kewirausahaan yang berbasis koperasi.
