Respons Keras Menteri Israel atas Pengakuan Negara Palestina
Jakarta — Pengakuan resmi negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia memicu reaksi sengit dari pejabat tinggi pemerintah Israel. Para menteri dari kalangan sayap kanan, yang dikenal dengan sikap keras terhadap Palestina, menyerukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera melakukan aneksasi wilayah Tepi Barat.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir mengemukakan bahwa pengakuan ini harus dibalas dengan penerapan kedaulatan Israel di kawasan yang ia sebut sebagai “Yudea dan Samaria”. Dalam sebuah pernyataan, Ben Gvir menegaskan pentingnya respons yang cepat: “Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina … membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria serta pembubaran penuh Otoritas Palestina,” ujarnya. Dia mengisyaratkan akan mengajukan proposal tersebut dalam pertemuan kabinet mendatang.
Sejalan dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mendesak untuk melakukan aneksasi terhadap Tepi Barat. Melalui platform media sosial X, ia menegaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Israel untuk mengambil langkah tegas. “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria,” tulis Smotrich.
Keduanya menyatakan bahwa pengakuan negara Palestina oleh ketiga negara tersebut merupakan tantangan serius bagi Israel, dan menuntut respons yang segera dari pemerintah. Menurut Smotrich, Netanyahu perlu mengambil tindakan segera untuk memastikan kedaulatan Israel di wilayah tersebut.
Pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia muncul menjelang pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Langkah ini diambil di tengah rencana Israel untuk terus memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki serta meningkatkan operasi militernya di Gaza.
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pengakuan ini merupakan tawaran bagi kemitraan dalam membangun masa depan yang damai bagi Palestina dan Israel. “Mengakui Negara Palestina, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina, memberdayakan mereka yang mencari hidup berdampingan secara damai dan mengakhiri Hamas. Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme,” ungkap Carney, menggarisbawahi bahwa pemerintah Israel selama ini berupaya mencegah berdirinya negara Palestina.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menambahkan bahwa pengakuan negaranya, bersama dengan Kanada dan Inggris, merupakan bagian dari upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara dalam konflik yang telah berlangsung lama ini. Dalam pernyataannya, Albanese menekankan bahwa pengakuan ini diharapkan bisa menghidupkan kembali harapan untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel.
Pengakuan ini juga disambut dengan reaksi beragam dari berbagai pihak di Internasional, di mana banyak yang menginginkan penyelesaian damai yang adil bagi kedua belah pihak. Seiring dengan meningkatnya ketegangan, perhatian dunia tetap tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah Israel dan tanggapan dari komunitas internasional terhadap situasi ini.
